- Dokumentasi Kementerian Desa.
VIVA.co.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Eko untuk koordinasi terkait program dana desa yang anggarannya selalu naik.
"Sesuai arahan bapak Presiden, bapak Presiden mengatakan, dana desa ini kan cukup besar. Dari 40 triliun naik menjadi 70 triliun, lalu naik 100 triliun. Beliau menekankan pengawasannya bagaimana," kata Eko di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016.
Atas dasar penguatan pengawasan itu, selain melakukan konsolidasi internal, Eko melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPK. Hal ini dilakukan agar dana desa tidak diselewengkan.
"Makanya selain konsolidasi internal, saya juga minta masukan KPK untuk membantu teknis pengawasan dana desa," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, bahwa koordinasi tersebut juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program dana desa. Tanpa ada kepercayaan program ini, bukannya menjadi manfaat bagi masyarakat, justru akan menjadi masalah karena rawan diselewengkan.
"Dalam menjalankan ini juga trust penting. Tanpa trust akan susah. Makanya kami minta KPK bantu apa-apa yang kurang di kementerian kami. Kami harap dapat masukan banyak."
(mus)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
