- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengadopsi cara pemerintah Filipina memberantas narkoba.
Tindakan pembunuhan di luar peradilan atau extra Judical killing yang diterapkan Presiden Filipina di Filipina dianggap melanggar hak asasi manusia.
"Kami mengecam dan menolak jika Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang sama dengan Presiden ," kata Kepala Divisi Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia di Jakarta, Jumat, 9 September 2016.
Putri tak menampik jika Filipina memang menjadi contoh di negara ASEAN untuk moratorium hukuman mati. Namun hal itu tidak lagi berlaku sejak Duterte terpilih menjadi presiden. "Kebijakan yang muncul malah menyalahi penghormatan terhadap nyawa itu sendiri," katanya.
pada Jumat, 9 September 2016, bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, sempat bersama Jokowi mengunjungi pasar Tanah Abang Jakarta untuk selanjutnya mengadakan pertemuan bilateral.
Baru-baru ini, (BNN) dan sejumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat memang menyerukan untuk meniru Filipina dalam hal pemberantasan narkoba.
Mau Dijemput Paksa, Haris Azhar: Kecewa Saya Belum Mandi
Haris Azhar kecewa lantaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya coba menjemput paksa dirinya, Selasa pagi 18 Januari 2022.
