- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima sejumlah perwakilan warga negara Indonesia yang bermukim di Nunukan, Kalimantan Utara. Ia menerima pengaduan dari Kelompok Adat Budaya Perbatasan (Kabudaya) lantaran terjadinya sengketa di perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Saat ini di Nunukan terdapat 154 ribu hektar dan 12 desa yang ditinggali WNI masih disengketakan," kata Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu 24 September 2016.
Atas persoalan ini, Zulkifli meminta pemerintah lebih peduli. Hal itu karena menyangkut nasib para WNI yang tinggal di daerah perbatasan tersebut juga keutuhan wilayah Indonesia.
"Ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.
Zulkifli berharap moratorium pemekaran daerah tidak dilakukan terhadap wilayah perbatasan. Alasannya, daerah perbatasan merupakan garda terdepan Indonesia.
"Oleh sebab itu tidak boleh semakin tertinggal. Bayangkan kalau daerah perbatasan itu ketinggalan," katanya.
Akses Infrastruktur Pertahanan di Wilayah Perbatasan Perlu Diperkuat
Jika mau pertahanan negara kuat maka akses infrastruktur di wilayah perbatasan harus jadi perhatian.
