- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui, menjelang masa kampanye dan pemungutan suara Pilkada serentak 2017 mendatang, upaya saling serang antara pendukung pasangan calon untuk saling menjatuhkan sudah marak.
"Tadi saya bicara sama pak Kapolri, minggu depan akan ada pertemuan dengan Kapolri, saya, KPU, dan tokoh masyarakat juga," kata Rudi di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.
Rudi menjelaskan pertemuan lintas lembaga ini penting untuk menghindari perang kebencian di media sosial. Serta mencari solusi dari masalah ini, karena tidak bisa hanya dibebankan pada kementeriannya.
"Begini saya sampaikan pendekatannya tidak boleh hanya pendekatan regulasi, undang-undang kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri. Kita pendekatannya harus pendekatan ke masyarakat," paparnya.
Sebab, penggunaan media sosial dalam Pilkada mengacu pada etika pengguna. "Kalau kami selalu patokannya regulasi, capek sendiri. Jadi kita akan ajak masyarakat berpartisipasi," ucapnya.
Pemerintah juga akan berhati-hati dalam menindak perang opini di media sosial menjelang Pilkada serentak ini. Pemerintah tidak akan langsung mengambil tindakan tegas dengan mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Jadi kembali pendekatannya harus pada soft approach, melibatkan masyarakat sebanyak-banyanya, tokoh masyarakat, civil society, prominent person, nanti kita dukung dari sisi teknologi maupun sisi regulasi," ungkapnya.
Namun Rudi memastikan, pihaknya akan sigap bila kepolisian meminta penutupan terhadap sebuah akun yang dianggap meresahkan.
"Kalau pak Tito (Kapolri) telepon, saya langsung action, enggak pernah enggak, karena kan sudah pasti diyakini pak Tito dan teman-teman polisi itu kalau mengambil keputusan sudah punya dasar," jelasnya.
