- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo hari ini memanggil Hakim Agung Gayus Lumbuun ke Istana Negara, Jakarta. Jokowi ingin meminta masukan dari Gayus terkait rencana pemerintah menerbitkan paket kebijakan hukum, yang hingga saat ini masih digodok.
Gayus, yang pernah menjadi anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengaku belum tahu masukan seperti apa yang diminta oleh Jokowi. Namun ia sepakat kalau pemerintah mengeluarkan paket kebijakan hukum tersebut.
"Nawacita keempat itu tegas menyebutkan pembaharuan di bidang hukum," kata Gayus, sebelum bertemu Presiden.
Ia menilai, sektor peradilan harus menjadi prioritas dari paket kebijakan hukum ini. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terlihat juga dari seberapa baik peradilannya.
"Bagi saya, peradilannya yang bisa terjadi berbagai hal yang bisa menghambat sekali kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan," tutur Gayus.
(ren)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
