- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Komisi Yudisial (KY) mendorong adanya perbaikan kesejahteraan hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat independensi hakim, dan secara tidak langsung akan mengurangi adanya praktik mafia peradilan.
Terkait kesejahteraan hakim, Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari mencontohkan, bahwa fasilitas perumahan bagi hakim masih memprihatinkan.
"Fasilitas rumah atau perumahan bagi hakim, sangat buruk dan tidak layak di beberapa daerah," kata Aidul di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 1 November 2016.
Padahal sesuai peraturan, hakim seharusnya menempati rumah negara.
"Faktanya banyak hakim yang ngekos di tempat yang tidak layak, tidak sesuai dengan martabat hakim," katanya.
Hal tersebut kemudian diusulkan KY saat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Mengingat pengelolaan mengenai rumah negara berada di bawah Sekretariat Negara.
"Kami sampaikan kepada Presiden, rumah negara wewenang Sekretariat Negara. Sehingga apabila perumahan bisa dipenuhi setidaknya hakim akan mempunyai martabat untuk tampil dengan cukup di masyarakat dan di peradilan," ujar Aidul.
(mus)
