- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menyebutkan sejumlah alasan terkait kebijakan moratorium Ujian Nasional (UN). Mulai dari Nawacita, putusan hukum, dan alasan lainnya.
"Dalam program aksi Nawacita, sembilan agenda prioritas nomor 8 disebutkan akan ada evaluasi model penyeragaman sistem pendidikan nasional," kata Muhadjir dalam rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.
Menurutnya, sesuai Nawacita, perlu ada evaluasi model penyeragaman sistem pendidikan nasional karena pembentukan kurikulum harus menjaga keseimbangan aspek muatan lokal dan aspek nasional.
"Dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap Kebhinekaan yang Tunggal Ika," kata Muhadjir.
Ia melanjutkan, dari sisi hukum, ia berpegangan pada Putusan MA No. 2596 K/PDT/2008 pada 14 September 2009. Putusan tersebut memerintahkan untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN.
"UN juga dianggap hanya menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran saja. Akibatnya cenderung mengesampingkan hakikat pendidikan untuk membangun karakter, perilaku, dan kompetensi," kata Muhadjir.
Sebab menurutnya sekolah menjadi hanya fokus pada mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Selanjutnya, bentuk soal UN juga selalu pilihan ganda. Akibatnya, siswa jauh dari cara berpikir kritis dan analitis.
