- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat usul kepada pemerintah untuk segera membentuk satuan petugas atau Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang melibatkan berbagai unsur seperti Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Pariwisata dan lainnya.
Hal itu diutarakan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 24 Desember 2106, terkait dengan fakta, adanya puluhan ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di Indonesia.
"Kami rekomendasikan dibentuklah satgas agar masyarakat yang lagi resah begini, biar bisa tenang. Mahal tidak apa, demi membuat masyarakat tidak resah," kata Dede.
Menurut Dede, pembentukan Satgas TKA juga harus jelas siapa leading sector-nya. "Satgas ini kalau dibentuk kan harus ada SK-nya, siapa leading sector nya, lalu siapa yang diajak, mesti demikian," kata dia.
Usai itu, pengawasan terhadap TKA juga harus ditingkatkan, baik di Imigrasi atau di sektor Ketenagakerjaan. Sebab, kata Dede, pengawas TKA di seluruh Indonesia masih minim.
"Pengawas tenaga kerja di seluruh Indonesia ini hanya 2.000 orang. Misal, investasi mereka di Sulut, Sultra, di pojok daerah yang susah ditembus. Pertanyaannya orang pemerintah daerahnya saja malas datang ke daerah tersebut bagaimana dengan pengawasnya? Pasti kesulitan," ungkap dia.
Karenanya, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan, perlu ada metode tersendiri khusus dalam mengawasi TKA di dalam negeri.
Dede juga menyebut, jika pengawasan terhadap TKA ditingkatkan, maka jelas sama dengan menunjukkan negara hadir atas masalah yang meresahkan masyarakatnya. "Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ok, pemerintah hadir," kata dia.
Dede juga menilai satgas TKA tersebut perlu dibentuk seperti Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli).
"Saya rasa perlu lah. Ini kan jelas, real, di depan mata setiap hari kita lihat pemberitaannya. Saya kira perlu. Sebut saja tim saber orang asing. Artinya apa? Supaya masyarakat tenang dan merasa pemerintah menjaganya," ungkap Dede.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Binwasnaker Kementerian Tenaga Kerja, Maruli Apul Hasoloan juga berjanji segera akan mengkaji usulan DPR terkait pembentukan satgas khusus mengawasi keberadaan orang asing tersebut.
"Itu (Satgas) nanti akan kita bicarakan dengan Pak Ronni (Dirjen Imigrasi Kemenkumham) karena perlintasan itu kan tugas imigrasi, jadi masuk keluarnya tergantung dia," kata Maruli.
"Memang kita akui jumlahnya masih kurang tetapi upaya kita banyak. Seperti ada ada pemeriksaan secara berkala tiga bulan sekali lalu sidak-sidak," katanya. (ase)
