Ini Provinsi di Indonesia dengan Intoleransi Tertinggi

SETARA
Sumber :
  • VIVA.co.id/Bobby Agung

VIVA.co.id – SETARA Institute, lembaga yang fokus pada isu-isu seputar keberagaman serta toleransi antarumat, mengeluarkan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia tahun 2016. Laporan tersebut bertajuk "Supremasi Intoleransi".

5 Ikhtiar Serikat Guru demi Cegah Radikalisme di Sekolah

Lewat data yang dibeberkan oleh SETARA, tertulis bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang kerap melakukan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang terjadi sepanjang tahun 2016. Disusul di bawahnya ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung.

"Ada 24 provinsi yang terjadi pelanggaran KBB dan kali ini, Jawa Barat menjadi yang paling tinggi," ujar Halili, salah satu peneliti SETARA dan penulis Supremasi Intoleransi, di sekretariat SETARA Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu, 29 Januari 2017.

5 Cara Ajarkan Anak Toleransi dan Hargai Perbedaan

Total 208 peristiwa dari 24 provinsi di Indonesia yang melanggengkan pelanggaran KBB. Hal ini ternyata tak hanya ditimbulkan dari usangnya cara berpikir masyarakat dalam memandang perbedaan. Bahkan, aktor negara juga kerap melakukannya.

"Polisi merupakan aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran intoleransi, baik itu tindakan seperti pembiaran, kriminalisasi keyakinan, atau penyesatan," kata Halili, yang juga pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta.

Dewan Masjid Akan Cegah Pembongkaran Menara Masjid Al-Aqsha

Tindakan intoleran yang terjadi sepanjang tahun 2016, konon dipacu oleh para aktor yang intoleran juga. Karena sebetulnya, menurut Sudarto, peneliti SETARA lainnya, semua hal tersebut cuma masalah perspektif masyarakat.

"Toleran terhadap intoleran juga merupakan bentuk dari intoleransi itu sendiri. Ini adalah masalah sudut pandang saja," ujar Sudarto.

Lewat sederet permasalahan tersebut, SETARA mendeklarasikan dirinya untuk menaruh perhatian yang tinggi terhadap kasus pelanggaran KBB di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rilis, dengan sejumlah faktor yang mengatasnamakan toleransi antarumat Tanah Air.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya