- Bayu Nugraha/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Nama Mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali ikut terseret dalam kasus mega korupsi e-KTP. Ia pun menyebut terkuaknya kasus korupsi selama ini bukan hanya salah dari pihak DPR. Namun, pemerintah turut juga terlibat dalam kasus korupsi selama ini.
Marzuki juga meminta pemerintah tidak lagi melakukan lobi-lobi kepada anggota DPR untuk mencegah kasus korupsi terjadi. Bahkan saat menjabat, dia telah menegaskan kepada pemerintah untuk tidak memberikan sesuatu kepada dia.
"Karena satu satunya undang-undang yang inisiatifnya pemerintah yaitu tentang APBN. Jadi bukan inisiatif DPR. DPR enggak bisa menyusun dan merubah (APBN) karena murni inisiatif pemerintah," kata Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 11 Maret 2017.
Menurutnya, jika proses anggaran sudah masuk DPR sudah pasti akan segera disahkan. Namun, ia mengakui memang akan terjadi perdebatan alot jika tidak ada lobi pemerintah ke DPR. "Kalau masuk DPR ketok palu disahkan. Paling gaduh setahun pertama karena enggak dilayani. Jadi Kuncinya di pemerintah karena tender dari pemerintah, yang mengambil uang dari pemerintah, yang bagi uang juga pemerintah. DPR gak bisa apa-apa kalau pemerintah tidak melakukan lobi," katanya.
Ia pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan para menterinya agar tidak melakukan lobi anggaran kepada DPR. "Pesan saya kepada pak presiden perintahkan ke menteri enggak usah lobi anggaran kepada DPR. Enggak dikasih orang DPR dan dijamin DPR akan bersih," ujarnya.
Imbauan tersebut, kata Marzuki, hingga saat ini belum dilakukan. Terlihat dari masih didapatinya pemerintah masih melakukan lobi anggaran terhadap DPR. "Sampai saat ini pemerintah tetap melakukan lobi karena dipengaruhi investor. Ada tiga pihak, pengusaha, pemerintah dan DPR. Pengusaha mengusulkan proyek, pemerintah ngajuin dia melobi," katanya.
Dia pun mengaku pernah bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri Zudan Arif yang menceritakan dipanggil DPR untuk membahas anggaran. "Dia (Zudan) bilang dipanggil DPR bahas anggaran. Bilang mau ditambah enggak alokasinya. Dia bilang mau ditambah silahkan, enggak mau tambah silahkan. Tapi pasti tetap ada kok anggarannya, tahun depan anggarankan lagi tidak ada masalah. Tetap ketok palu dan korupsi akan bersih.” (mus)
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
