Tanah Bersertifikat di Indonesia Tak Sampai 50 Persen

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil usai memberikan keterangan pers mengenai kasus mafia tanah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Sumber :
  • VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, tanah milik swasta maupun pemerintah di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat.

PN Jaksel Gelar Sidang Sengketa Lahan di Tempat

"Dari 100 persen aset tanah di Indonesia, yang bersertifikat cuma sekitar 44 persen. Masih jauh sekali, termasuk aset yang dimiliki pemerintah, juga Polri 83 juta meter persegi," kata Sofyan di Mabes Polri, Jumat, 17 Maret 2017.

Karena itu, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar tanah di Indonesia bersertifikat semuanya, kementerian menekankan program sertifikasi.

Kado Jelang Pensiun Yudo, Satgas Mafia Tanah Selamatkan Lahan Milik Mabes TNI Senilai 10 Triliun

"Kami punya program sertifikasi, tahun ini lima juta bidang, tahun berikutnya tujuh juta bidang, dan berikutnya sembilan juta bidang," ujarnya.

Karena itu, Sofyan mengaku akan mempercepat dan memproses serta memberikan bantuan dalam sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

Rocky Gerung Soal Konflik Agraria: Negara Tidak Berhak Memiliki Tanah

"Tujuannya nanti, tanah yang minim konflik. Sekarang ini sangat tinggi konflik yang disebabkan berbagai hal, salah satunya tanah," ujarnya. (art)

Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur

Universitas Muhammadiyah Berau Gugat Perusahaan Tambang Terkait Penyerobotan Lahan

Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) tengah berseteru terkait klaim lahan dengan Perusahaan tambang di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim)

img_title
VIVA.co.id
1 Maret 2024