- VIVA.co.id/ Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat kerja untuk memutuskan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini. Hal itu dilakukan dengan menyesuaikan fasilitas dan akomodasi yang akan dipersiapkan oleh pemerintah selama perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci.
"Berapa BPIH ini masih dibahas antara Kemenag (Kementerian Agama) dan Komisi VIII, Insya Allah rakernya akan digelar Jumat ini, sehingga kita tahu berapa biayanya tahun ini," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2017.
Hari ini, kata Puan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan jajaran terkait, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, hari ini.
"Insya Allah pemerintah siap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini, termasuk memenuhi tambahan kuota yang diberikan oleh Raja Salman," kata Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin membenarkan rencana pemerintah akan menentukan biaya BPIH dalam waktu dekat ini. Ia memastikan, penetapan biaya ongkos haji tahun ini tidak akan molor.
"Insya Allah Jumat lusa, itu akan ada raker antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini Kemenag, untuk menetapkan besaran BPIH. Infonya sampai jam 03.30 dini hari tadi masih rapat, dan mudah-mudahan hasilnya bisa diputuskan hari Jumat lusa," kata Lukman. (ase)
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
