- ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia ternyata tidak menjawab rencana efisiensi anggaran yang digadang-gadang.
Faktanya, dari pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2015 hingga di 2017, tidak ada efisiensi, yang ada hanya pembengkakan anggaran.
"Dulu awal pilkada serentak 2015 berlangsung harapannya ada efisiensi namun nyatanya tidak," kata Tjahjo di Yogyakarta, Kamis, 27 April 2017.
Bahkan, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu pembengkakan anggaran yang terjadi mencapai 200 persen. "Ya ternyata setelah kita evaluasi ada pembengkakan hingga 200 persen," ujarnya.
Beberapa hal biaya yang membengkak sesuai dengan pernyataan KPU terkait anggaran yang melonjak terkait pengadaan dan distribusi logistik hingga ada biaya pengamanan yang juga tinggi.
"Kalau dulu biaya distribusi gratis sekarang tidak maka KPU harus beli armada sendiri," ujarnya. "Di Pilkada serentak 2017 juga sama."
Tjahjo kembali menyatakan ukuran keberhasilan pilkada memang bukan masalah uang namun pilkada harus berjalan dengan sukses, tidak ada money politik, tekanan atau intimidasi.
"Jadi memang ukurannya bukan uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk keberhasilan pemilu," ujarnya.
Terkait dengan maraknya isu SARA yang terjadi dalam Pilkada DKI dan sejumlah pilkada lainnya, Tjahjo mengatakan hal tersebut dikembalikan kultur dan etika padahal sudah ada larangan atau aturan dalam kampanye.
"Sudah aturan terkait dengan kampanye yang melarang adanya sara, intimidasi, money politik, aparatur TNI Polri dan sipil yang harus netral," ujarnya.
