- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap, pers di Indonesia bisa melaksanakan tugasnya secara objektif dan independen. Khususnya dalam menyampaikan informasi ke masyarakat serta berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah.
JK berpandangan harapan itu hadir sebagai implikasi, dijaminnya kebebasan pers sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Dengan begitu menurutnya, pers dapat memberi kontribusi terhadap terciptanya tatanan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Sehingga membantu pemerintah membuat bangsa menjadi maju.
"Pemerintah menjamin keselamatan, menjamin tidak adanya intervensi kepada media. Tapi media juga tentu harus bersikap objektif, bagaimana menjalankan pemberitaan tersebut. Jadi artinya adalah kita saling menjaga. Masyarakat menjaga adanya kebebasan itu. Tapi media juga menjaga objektivitasnya sehingga menjaga keutuhan masyarakat. Itu harapan kita semua," ujar JK saat membuka World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.
JK mengatakan, dalam tatanan negara demokrasi, pers dibutuhkan untuk menjadi saluran bagi suara kritis untuk pemerintah. Peranan itu penting karena selaku pihak pemegang kedaulatan rakyat, pemerintah harus senantiasa diingatkan atas kewajibannya dalam menjaga keadilan serta menyejahterakan rakyat.
Dengan menjalankan tugasnya dengan benar lanjutnya, pers pada akhirnya akan menjadi pihak yang memberi manfaat begitu besar untuk rakyat.
"Kebebasan yang diberikan untuk apa? Kebebasan itu untuk menciptakan kedamaian, keadilan, menghilangkan konflik, dan sebagainya. Itulah yang sangat penting dan perlu direnungkan oleh kita semua di sini, oleh media ini," ujarnya. (mus)
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
