- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap membentuk tim khusus, untuk membantu mengejar pihak-pihak yang berkewajiban dalam menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi di rentang tahun 1998-1999 silam.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, persoalan kasus tersebut saat ini tengah ditelusuri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dalam prosesnya, Kemenkeu pun tak menutup kemungkinan bekerja sama dengan aparat hukum lainnya.
"Data-data maupun harta itu sudah ada di Dirjen (Vincentius Sonny Loho). Kami siap, apakah itu berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami siap saja," jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Senin malam, 8 Mei 2017.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, masih ada setidaknya 22 obligor yang memiliki piutang kepada negara. Dari jumlah tersebut, tiga diantaranya sudah menyatakan komitmennya untuk melunasi utang mereka. Sementara untuk mengejar sisa obligor, pemerintah akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho mengungkapkan, pemerintah pun telah memberikan keringanan bagi para obligor yang ingin mencicil pembayaran utang, sesuai dengan besaran yang harus dibayarkan. Apalagi, total jumlah utang obligor mencapai Rp31 triliun.
Sampai saat ini, KPK pun terus memanggil sejumlah saksi yang memiliki hubungan erat atas kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas BLBI. Mulai dari mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntoro, sampai dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut
Di depan pengusaha di Jateng, Ganjar menegaskan bahwa Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan saat ini.
