- VIVA/Danardono
VIVA.co.id – Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian, yakin pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bisa meredam keinginan sejumlah pihak untuk mendeklarasikan “Minahasa Merdeka” di Sulawesi Utara. Rencana deklarasi itu belakangan ini muncul di media sosial dan mulai mendapat sorotan masyarakat.
Menurut Tito, keyakinan itu didasari adanya keinginan besar dari Jokowi-JK untuk menuntaskan misi mensejahterakan rakyat di setiap wilayah Indonesia, termasuk Minahasa, sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 2019.
Tito mengatakan, dengan adanya keinginan itu, kesenjangan kesejahteraan antar-wilayah – yang ditengarai bisa menyebabkan sebuah wilayah ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia – tidak lagi terjadi.
"Kita salah juga kalau menyalahkan pemerintahan saat ini, karena pemerintahan Jokowi baru dua tahun lebih. Tapi, kita bisa melihat perkembangannya sudah luar biasa," kata Tito usai menjadi pembicara dalam Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 15 Mei 2017.
Tito mengatakan, kestabilan politik diperlukan guna mendukung pemerintah mencapai misi itu. Menurut Tito, hal yang bisa dilakukan rakyat adalah menaruh kepercayaan kepada pemerintah serta tidak mengganggu stabilitas politik dengan berencana melakukan deklarasi kemerdekaan dari NKRI.
"Yang kita harus jaga sekarang adalah pemerintahan ini biarkan berjalan. Jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan. Tidak boleh terjadi transition of power secara inkonstitusional. Harus melalui mekanisme demokrasi," ujar Tito. (ren)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
