- VIVA/Irwandi
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk memperhatikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diganjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut dia, laporan keuangan itu harus diperbaiki selama keduanya bekerja sebagai gubernur dan wakil gubernur agar mengubah status tersebut yang sudah sejak 2013 selalu mendapat WDP saat dipimpin Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
"Kami berharap jangan hadir WDP, tapi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Masa tiga tahun berturut-turut WDP. Ini rekor MURI ya, DKI dapat WDP," kata Taufik saat acara pemaparan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi di Balai Kota, Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.
Taufik mengatakan, program kerja yang dicanangkan Anies dan Sandi selama kampanye diharapkan membawa perbaikan dalam pencatatan laporan keuangan. Berkaca pada pemerintahan saat ini, kata dia, ada banyak perbedaan prinsip dengan yang dimiliki Anies-Sandi dalam membangun suatu kota yang melibatkan banyak pihak.
Menurut dia, agar pembangunan tepat sasaran, peran legislatif dan eksekutif harus berjalan beriringan.
"Dan keterbukaan dua pihak penyelenggara pemerintah jadi wajib hukumnya. Pak Sekda (Sekretaris Daerah) komunikasikan baik antara dua pihak, karena DPRD dan eksekutif sama-sama penyelenggara pemerintah daerah," kata dia.
Sementara itu, Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said mengatakan, predikat dari BPK tiap tahunnya adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah mengelola keuangan. Menurut dia, hasil opini BPK tidak sekadar menjalankan proses administrasi yang baik melainkan memberi dampak juga kepada masyarakat.
"Dipaksa seolah WTP, tapi di dalamnya bukan WTP. Dan kami ingin mencapai 'The True WTP. WTP sejati," katanya.
