Pemerintah Butuh Rp5 Miliar untuk Bubarkan Ormas Terlarang

Menko Polhukam Wiranto melaksanakan buka puasa di kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (28/5/2017).
Sumber :
  • Reza Fajri

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan institusinya membutuhkan dana Rp5 miliar untuk pembubaran ormas-ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila. Wiranto pun menjelaskan penggunaan dana sebanyak itu.

Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan Buntut Dugaan Kasus Pelecehan Seksual

"Untuk sosialisasinya, rapat-rapat, perjalanan dinasnya. Kita bukan membiayai ormasnya, tetapi pembubaran-pembubaran itu," kata Wiranto usai rapat dengan Banggar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.

Wiranto menjelaskan saat ini ada ratusan ormas di Indonesia. Jumlah itu bisa saja bertambah pada tahun depan. Dana itu menurutnya untuk mengantisipasi pembubaran ormas selain Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Menag Yaqut Buka Suara Soal HTI Diduga Gelar Kegiatan di TMII

"Sekarang kan baru satu (yang dibubarkan), jangan kemudian baru satu kok Rp5 miliar. Jangan! Suatu saat berapa (ormas)?" ujar Wiranto.

Dia menjelaskan pihaknya sendiri sudah mulai memetakan mana saja ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti ormas tersebut.

HTI Diduga Gelar Kegiatan di TMII, Polisi Akan Periksa Panitia Penyelenggara Acara

"Pasti ada. Ratusan ribu itu kita harus cari data, fakta di lapangan yang nyata-nyata sudah bisa kita pastikan sudah bertentangan dengan Pancasila," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura tersebut.

Sekretariat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat di Kota Bandung pada Rabu, 19 Juli 2017.

Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru

Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
29 Februari 2024