TNI: Visi Poros Maritim Terkendala Peta Laut Usang

Armada Kapal Perang Republik Indonesia
Sumber :
  • Pusat Penerangan TNI

VIVA.co.id - Sebagai negara kepulauan dan poros maritim dunia, Indonesia selayaknya memiliki peta laut yang akurat dan termutakhir. Sayangnya data kemaritiman yang kini digunakan data usang. Sebanyak 60 persen masih peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Dinamika Geopolitik Terus Berkembang, RI Mesti Dorong Gagasan Poros Maritim Dunia

“Pemerintah sudah mencanangkan Nawacita. Salah satunya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka konsekuensinya adalah kita harus punya data laut yang update (termutakhir),” kata Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Rabu, 14 Juni 2017.

Jenderal bintang dua itu menginspeksi Satuan Keamanan Laut di Bitung untuk melihat kerja dari tim survei Hidrografi dan Oseanografi AL. “Data ini yang secepatnya harus kita update. Ini dikerjakan Tim Survei Hidrosal, karena memang enam puluh persen masih data peninggalan Belanda,” ujarnya.

KSAL Jadi Calon Panglima, RI Poros Maritim Dunia Diyakini Segera Terwujud

Pemutakhiran data peta laut sangat penting untuk kepentingan negara, tak hanya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga investasi. Aspek eksplorasi dan investasi, misalnya, bisa melihat potensi sumber daya alam yang terkandung di perut bumi di dasar laut.

“Sedangkan bidang pertahanan dengan peta laut yang terbaru, tentu kita bisa menangkal masuknya asing ke wilayah kita,” katanya.

Calon Panglima TNI Diingatkan Tantangan Wujudkan 'Poros Maritim' Visi Jokowi

Tim Survei Hidrosal yang terdiri 15-20 personel bekerja selama lebih dua bulan. Ada 8 tim survei di Indonesia, termasuk di perairan Bitung, Sulawesi. Ada dua kapal canggih dan enam kapal lain yang dikerahkan dalam survei itu.

“Hanya, memang tim ini bekerja dengan (dibiayai) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak cukup untuk membiayai operasional. Akibatnya pendataan berjalan lambat,” ujar Harjo.

Dia berharap dukungan dari lembaga lain, seperti Kementerian Pariwisata atau Kementerian Perhubungan. “Karena peta laut ini untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya Pushidrosal (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL),” katanya.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama AL VIII Manado, Mayor Laut Dedy Irawan, selain mengecek peralatan serta sejumlah armada kapal di dermaga Satuan Keamanan Laut di Bitung, tim juga meninjau sejumlah lokasi di tengah laut dengan speedboat. Tampak sejumlah prajurit TNI AL melaksanakan tugas mereka di tengah laut.

“Mereka bekerja dua puluh empat jam, baru secara bergantian kembali ke darat. Ini untuk mengukur kondisi gelombang laut,” ujar Dedy.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya