- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir didampingi Wakapolri Komjen Syafruddin bersama 29 Rektor anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri se-Kawasan Timur Indonesia deklarasikan pernyataan perang pada paham radikalisme. Deklarasi dilakukan di Universitas Hassanudin, Makassar.
M. Nasir menyebut, meski di Indonesia Timur belum terdeteksi adanya paham radikalisme tersebar di dalam kampus, namun langkah pencegahan harus tetap dilakukan. Pasalnya, Ia menganggap ada potensi paham yang menolak Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tumbuh dari kampus.
"Radikalisme di kampus memang belum ada, tapi potensi itu ada," kata M. Nasir kepada wartawan, Jumat 16 Juni 2017.
Ia pun berharap peran pimpinan perguruan tinggi bersama jajaran Polri untuk berperan aktif memerangi paham yang dinilainya menyimpang tersebut. Mahasiswa, kata dia, yang punya kemampuan berintelektual sangat rentan dipengaruhi.
"Kerja sama dengan Polri dibutuhkan, jangan sampai muncul radikalisme (di kampus). Karena tempatnya anak muda, mahasiswa, yang punya kemampuan intelektual sangat rentan menerima perubahan (pemahaman)," ucapnya.
"Bersama harus diawasi, kendalikan bersama Polri, jangan sampai kampus menjadi pusat gerakan radikalisme," ujarnya menambahkan.
Pada kesempatan yang sama,Wakapolri Komjen Syafruddin membenarkan jika belum ditemukan adanya indikasi paham anti Pancasila tumbuh di dalam kampus. Termasuk, lanjutnya, adanya indikasi terorisme pun belum ditemukan di lingkungan kampus.
"Sampai sekarang belum ada laporan (paham radikalisme di kampus). Tapi kita bersama-sama pihak perguruan tinggi mengupayakan untuk mencegah potensi itu," kata Syafruddin.
Ia menyatakan, pengaruh dari gelombang demokrasi liberal, konflik di Timur Tengah dan pergerakan ISIS di Filipina berpotensi menjalar masuk ke Indonesia. Hal tersebut harus dicegah bersama dengan bantuan sivitas akademika seluruh perguruan tinggi di Indonesia
