- Dok. Setwapres RI
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pejabat-pejabat penyelenggara negara di daerah merasa kurang diawasi kinerjanya oleh pemerintah. Hal itu terbukti dengan seringnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan terhadap pejabat-pejabat di daerah.
Penindakan yang terakhir terjadi adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang diduga menerima suap. Tak hanya itu, istri sang gubernur juga diamankan dalam OTT tersebut.
"Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Bahwa OTT itu sekarang tidak banyak di pusat tapi di daerah. Berarti di Jakarta itu mungkin sudah lebih sadar akan pentingnya menjalankan aturan-aturan, tapi di daerah mungkin merasa jauh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.
JK meminta supaya tak satu pun penyelenggara negara memiliki pola pikir seperti itu. Sebab, kemajuan teknologi juga turut membantu upaya pengungkapan kasus korupsi. Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang ada di internal pemerintah.
"Jangan lupa rekaman itu, Anda bisa telepon di manapun. Di Medan, di Makassar, bisa direkam dari sini. Jadi, orang kira akan direkam (hanya) kalau dekat-dekat. Padahal tidak kan," kata JK.
KontraS Sebut Pelantikan 9 Pj Gubernur Tak Transparan
KontraS dan ICW mengkritisi penunjukan Kepala Daerah yang notabene adalah posisi strategis, dianggap jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan.
