- VIVA.co.id / Bayu Januar Nugraha
VIVA.co.id – Mabes Polri telah mengambil alih seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian di Polda Jawa Barat. Namun demikian, Polri belum menerima laporan terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses seleksi tersebut.
"Kami belum dapat informasi, tim masih bekerja, karena di sana Divisi Propam langsung ikut investigasi dan supervisi. Kita tunggu dari Asisten SDM Kapolri," kata Kabagmitra Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono dalam perbincangan di tvOne, Minggu, 2 Juli 2017.
Pengambilalihan proses seleksi ini buntut dari kebijakan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang memberlakukan kuota khusus bagi putra daerah dalam proses seleksi Taruna Akpol. Kebijakan ini ditentang sebagian orang tua calon taruna karena dinilai diskriminatif.
Kebijakan itu pun langsung dianulir Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selanjutnya, proses seleksi Taruna Akpol akan ditangani Mabes Polri sesuai dengan aturan yang berlaku. "Nanti sudah ditarik ke pusat diumumkan (hasil kelulusan) sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Awi menegaskan, Polri sejak awal berkomitmen rekrutmen penerimaan anggota Kepolisian, baik melalui jalur Akpol maupun Bintara Polri, tidak dipungut biaya alias gratis. Polri pun telah berupaya menutup semua potensi-potensi terjadinya pungli saat proses seleksi penerimaaan calon anggota Polri.
Di antaranya dengan sistem online dan melibatkan tim penilai dari perguruan tinggi, psikolog, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), LSM, termasuk alat pengukur tinggi badan dengan terameter yang sulit ditembus dengan uang-uang pungli.
"Yang pakai uang-uang tadi itu ibarat nembak di atas kuda, untung-untungan. Jangan dipercaya kalau ada iming-iming, mereka pasti bukan orang yang terlibat (proses seleksi), jadi jangan percaya," tegas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.
Sebelumnya, kebijakan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan yang memberlakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan memprioritaskan putra daerah dalam seleksi Taruna Akademi Polisi (Akpol) ditentang orangtua peserta dari kalangan umum.
Bahkan, orangtua calon seleksi semakin geram dengan kebijakan tersebut saat panitia daerah Polda Jawa Barat mengumumkan kuota calon Taruna yang dikirim ke Semarang masuk dalam kategori Putra Daerah dan Non Putra Daerah.
Untuk kuota putra daerah, dari 13 peserta, terjaring hanya 12 orang. Sedangkan dari non putra daerah, dari 22 peserta, hanya 11 orang yang berhak mengikuit seleksi Akpol di Semarang. dan Polda Jawa Barat meloloskan empat calon Taruni Akpol (Polwan).
Asisten Kepala Polri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Pol Arief Sulistyanto, diperintahkan Kapolri untuk turun langsung mengambil alih seleksi penerimaan Taruna Akpol di Jawa Barat diambil alih Mabes Polri. Sebelumnya, hal itu menjadi tanggung jawab Polda Jawa Barat.
Irjen Arief menjelaskan, penyelenggaraan seleksi Taruna Akpoi diambil alih Mabes Polri setelah keputusan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, yang menerapkan kuota penerimaan Taruna Akpol dibagi menjadi kuota khusus. Kuota 51 persen untuk mengakomodir putra daerah sebagai calon Taruna Akpol.
"Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya ke sini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat," ungkap Arief di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Sabtu 1 Juli 2017. (ase)
Rara Pawang Hujan Diajak Polisi Ikut Olah TKP Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang
Rara pawang hujan dilibatkan polisi dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Tuti Suhartini (55) dan anaknya Amelia Mustika Ratu (23) di Subang Selasa (24/10).
