Kapolri Tegaskan Taruna Akpol Tak Hanya untuk Putra Daerah

Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad

VIVA.co.id – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku sudah mengoreksi dan mengevaluasi kebijakan kontroversial Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, yang menerapkan kebijakan kuota khusus 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar taruna Akpol.

Rara Pawang Hujan Diajak Polisi Ikut Olah TKP Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang

Tito mengatakan, dia sudah menurunkan Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Arief Sulistyanto dan Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) untuk langsung ke Polda Jawa Barat untuk mengoreksi dan mengevaluasi kebijakan itu.

"Ya, itu sudah kita koreksi, kita turunkan tim dari SDM dan PROPAM," kata Tito usai acara Halal Bi Halal di Mabes Polri, Jakarta, Senin 3 Juli 2017.

Suami dan Istri Muda di Balik Pembunuhan Ibu-Anak di Subang

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  (BNPT) ini mengatakan, memang ada suara masyarakat meminta agar ada prioritas kepada warga Jawa Barat asli untuk calon taruna Akpol. Namun, kata Tito, Peraturan Kapolri dengan tegas bahwa istilah putra daerah prioritas hanya ada untuk di daerah Papua.

"Memang ada suara permintaan dari masyarakat di Jawa Barat agar ada prioritas kepada warga Jawa Barat asli, istilahnya putra daerah, tapi peraturan Kapolri dengan tegas yang ada istilah putra daerah prioritas itu hanya untuk di Papua," ujarnya.

Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Menangis, Sujud Minta Maaf ke Keluarga Korban

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, istilah putra daerah prioritas hanya diberlakukan di Papua lantaran pendidikan di wilayah pegunungan Papua baru terintegrasi pada 1999. Sehingga perkembangan pendidikan relatif lebih lambat dibanding di sejumlah provinsi lainnya. 

"Tapi di daerah lain, yang pendidikannya relatif sama dan sudah maju ya apalagi Jawa Barat yang  bibit-bibitnya unggul, tidak ada istilah putra daerah, semua sama. Jakarta semua sama, rangking yang menentukan. sudah kita koreksi seperti itu," ucapnya.

Tito menerangkan untuk istilah local boy for local job lebih banyak diterapkan dan berlaku pada penerimaan Bintara di daerah-daerah tertentu. Sebab, hal itu dilakukan lantaran perlunya karakter-karakter Polisi yang memahami karakter dan kultur daerah tersebut.

Tapi untuk taruna Akpol merupakan calon pimpinan Nasional Kapolisian yang siap bertugas di mana saja.

"Mereka perlu butuh waktu yang lama di sana. Bintara itu waktunya lama di sana. Nah kalau yang di Akpol, ini mereka menjadi calon pimpinan nasional, jadi boleh bertugas di mana saja, siap harus," ujarnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya