VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, kebijakan Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, yang menerapkan kuota khusus 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar Taruna Akademi Kepolisian lantaran adanya masukan dan aspirasi dari masyarakat setempat.
"Rupanya ada aspirasi masyarakat setempat Jawa Barat yang mau agar ada calon putra daerah yang diberikan prioritas, nah Kapolda berusaha akomodir itu," kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.
Menurut Tito, kebijakan itu dilakukan Kapolda karena ingin mengakomodir aspirasi para tokoh dan masyarakat Jawa Barat.
Namun, setelah kebijakan itu viral di media sosial dan menjadi kontroversial, Kapolri langsung bertindak cepat dengan menerjunkan Asisten SDM Kapolri ke Polda Jabar. Kapolri memerintahkan agar rekrutmen Taruna Akpol di Polda Jabar dikembalikan sesuai Peraturan Kapolri. Yakni, tanpa ada pembatasan terhadap putra daerah untuk calon Taruna Akpol.
"Tadinya mau akomodir, niatnya mungkin baik, akomodir tokoh-tokoh setempat. Tapi setelah dijelaskan ada Perkap itu Kapolda baru ingat. Setelah itu kita turunkan tim Mabes Polri dipimpin As SDM meluruskan. Sekarang sudah clear kita kembalikan sesuai aturan perkap," ujarnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, keistimewaan boleh merekrut putra daerah dalam Perkap itu hanya berlaku di Papua. Sebab, pendidikan di Papua baru terintegrasi dengan Indonesia tahun 1969. Terutama, bagi masyarakat Papua yang tinggal di wilayah tengah pegunungan.
"Di bagian tengah belum banyak berkembang, sehingga pendidikan mereka relatif tertinggal dibanding (wilayah) pantai dan daerah lain. Kalau mereka bersaing dengan pantai dan pemuda pendatang kalah, kapan mau ada perwira dari Papua bagian tengah? Khusus Papua ya, apalagi bagian tengah," kata Tito.
Sementara untuk daerah-daerah lainnya, yang pendidikan sudah relatif maju, apalagi di Jawa Barat, tidak berlaku pengecualian harus putra daerah atau tidak putra daerah.
"Yang pendidikannya maju apalagi Bandung, Jawa Barat maka tidak ada pengecualian. Siapa pun yang daftar dari sana, sudah lama di situ, mereka adalah warga Jawa Barat, tidak ada istilah putra daerah dan putra non daerah," terang mantan Kepala BNPT ini.
Atas polemik itu, Kapolri mengaku sudah mengevaluasi kebijakan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Untuk selanjutnya, rekrutmen Taruna Akpol di Polda Jabar akan dikembalikan sesuai Peraturan Kapolri. "Sudah saya tegur," tegasnya.
Baca juga:
Kontroversi Kapolda Jabar soal Rekrutmen Taruna Akpol
