- Anwar Sadat
VIVA.co.id – Kepala Eksekutif Korporat MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, hari ini mendatangi kantor Kejaksaan Agung di Jakarta untuk diperiksa soal kasus dugaan pidana korupsi kelebihan bayar atau restitusi pajak Mobile 8 Telecom tahun anggaran 2007-2009. Hary Tanoe (HT) datang bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.
Saat tiba, Ketua DPP Partai Perindo itu irit bicara kepada para wartawan. "Nanti dulu ya, Habis ini (baru beri keterangan)," kata Hary Tanoe di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis 6 Juli 2017.
Sebagai kuasa hukum HT, Hotman mempertanyakan adanya pemanggilan kembali terhadap kliennya atas kasus restusi pajak Mobile 8 tersebut. Dia kembali menjelaskan kalau Kejagung tidak memiliki kewenangan dalam kasus ini.
Padahal, sesuai hasil putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, hakim sudah memerintahkan untuk menghentikan kasus ini.
"Yang menyatakan bahwa masalah restitusi pajak mobile 8 bukan kewenangan Kejaksaan sehingga harus dihentikan dan atas dasar Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kejaksaan dengan sukarela tanggal 30 Desember 2016 menyatakan hentikan penyidikan atas dugaan tipikor pembayaran retitusi permohonan mobile 8. Itu perintah pengadilan dan kejaksaan sudah dipatuhi. Sudah final," kata Hotman, Kamis 6 Juli 2017
Namun, lanjut dia, Kejagung tiba-tiba kembali memanggil Hary Tanoe untuk menjelaskan perkara yang sudah dihentikan oleh PN Jakarta Selatan itu.
"Kok tiba-tiba dipanggil lagi? Enggak mengerti jadinya mengenai apa, kita tunggu dulu saja," ujar Hotman.
Menurut Hotman, surat panggilan terhadap Hary Tanoe sama persis dengan surat pemanggilan sebelumnya yang dilayangkan 2016 lalu.
"Undangan 100 persen sama, bahkan 1.000 persen sama dengan kasus lama. Bahasanya juga sama. Bahkan bahasa SP3 juga sama. Enggak ada tambahan. Makanya kita tanyakan lagi nanti, tapi tunggu dulu apa yang akan ditanyakan ke Pak Hary. yang jelas panggilannya 100 persen sama dengan panggilan kasus yang sudah dihentikan," lanjut dia. (ren)
