Kisruh Cantrang, Ini Janji Jokowi Ke Nelayan

Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia, Setiabudi
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Perwakilan puluhan ribu demonstran dari Aliansi Nelayan Indonesia, diterima pihak Istana melalui Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, Selasa 11 Juli 2017.

Tangkap Ikan di Perairan Kalbar, Dua Kapal Cantrang Dibakar Nelayan

Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia, Setiabudi, mengaku sudah bertemu Teten, yang diamanatkan mewakili Presiden Jokowi. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Setiabudi mengatakan Presiden Jokowi memberikan kelonggaran bagi nelayan untuk menggunakan cantrang dalam menangkap ikan.

"Pemerintah memberikan kelonggaran dan kemudahan untuk melaut bagi para nelayan sampai dengan Desember dan tidak ada penangkapan di laut," jelas Setiabudi, usai pertemuan di Kantor KSP, Bina Graha kompleks Istana, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

Di Depan Nelayan, Menteri Trenggono Tegaskan Cantrang Dilarang

Janji selanjutnya dari Presiden Jokowi, pemerintah akan melakukan kajian tentang cantrang. Apakah penggunannya benar-benar merusak lingkungan atau tidak. Kajian akan dilakukan hingga Desember 2017 ini.

"Seandainya tidak (tidak merusak lingkungan), maka akan dilegalkan secara nasional, permanen," katanya.

Menteri Trenggono Masih Kaji Permen Izin Penggunaan Cantrang

Lanjut Setiabudi, dalam pertemuan itu juga pihaknya dijanjikan kalau pemerintah akan meninjau langsung nelayan-nelayan di sepanjang pantai utara Jawa. Dari Lamongan hingga barat Jawa. "Presiden yang selama ini kita kenal sebagai presiden yang paling suka blusukan, dia lihat kondisi lapangan," lanjutnya.

Presiden Jokowi juga menurut Setiabudi, berjanji dalam waktu yang tidak lama, akan bertemu tatap muka dengan para nelayan.

Setiabudi mengatakan, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, telah menyengsarakan para nelayan. Bahkan ia menyebutkan, kemiskinan semakin melonjak karena nelayan tidak bisa melaut lantaran cantrang dihapus.

Dia juga memprotes, selama ini apa yang dikatakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, tidak sesuai dengan kondisi nelayan yang memprihatinkan dengan kebijakan pelarangan cantrang tersebut.

"Jadi teman-teman ini percaya Bu Susi atau teman-teman mengalami di lapangan. Apa yang diberitakan di media itu tidak linear dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi sekarang kita lihat faktanya saja deh, nggak usah ngarang-ngarang," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya