- ANTARA FOTO/Umarul Faruq
VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra mengkritik langkah Jokowi yang berencana menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Yusril, dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam.
"Baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji," kata Yusril kepada VIVA.co.id dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 29 Juli 2017
Yusril mengatakan, dana milik calon jemaah haji itu kini diketahui jumlahnya melebihi Rp80 triliun. Semestinya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan.
"Jadi jangan malah sekarang yang menurut kabar akan dijadikan investasi. Itu tidak tepat," ujarnya.
Menurut Ketua Umum PBB ini, Pemerintahan Jokowi kini memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
"Akibat hal itu, pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," kata Yusril.
Atas kondisi ini, ujar Yusril, pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya. "Harusnya sebelum diputuskan, pemerintah bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam," ujarnya.
Mantan Menteri Hukum dan HAM ini juga menyebutkan, atas permasalahan yang selama ini terjadi, dia yang mewakili sebagai partai berasas Islam, sangat tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut.
"Kami sangat jelas menolak apa yang selama ini direncanakan pemerintah," ujarnya.
