- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tak mempersoalkan dana calon jemaah haji digunakan untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Namun, apabila itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola dana maka zalim.
"Justru pemerintah atau siapapun yang mendapatkan kuasa untuk mengelola dana itu secara produktif, dan tidak melakukan itu (digunakan) atau menaruhnya, katakan di bawah bantal, itu zalim menurut saya. Agama tidak mengajarkan seperti itu," kata Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 11 Agustus 2017.
Padahal, setiap calon jemaah haji, ketika membayar setoran awal maupun melakukan pelunasan pembayaran dana haji, sudah melalui akad, transaksi, dan tanda tangan. Serta disetorkan kepada pihak penguasa untuk dikelola secara produktif.
"Ketika seseorang sudah menguasakan dananya untuk dikelola secara produktif dan ada potensi dikembangkan, sementara tidak dikembangkan, maka itu tidak semesti ajaran agama. Justru kita harus mengembangkan," ujarnya.
Menurut Lukman, penggunaan dana haji dalam bentuk investasi infrastruktur yang penting asal berdasarkan syariah, ada dewan syariah dan nantinya untuk kemaslahatan calon jamaah haji.
"Prinsip syariah itu luas sekali, menyangkut cara-cara, mekanismenya, menyangkut bentuk-bentuk yang akan ditempatkan semua tidak boleh bertentangan dengan ketentuan fikih," katanya.
Dengan demikian, kata Lukman, persoalan kisruh dana haji untuk penggunaan investasi infrastruktur itu disebabkan kekurangan pahaman menyangkut informasi di masyarakat.
"Sebagian masyarakat kita memiliki pemahaman yang tidak sebagaimana adanya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman," katanya.
