- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian penindakan di Jawa Timur enam bulan terakhir. Kasus korupsi yang selama ini tidak terpantau lalu terungkap. Tersangkanya tiga di antaranya adalah kepala daerah. Kepolisian mengaku tidak pernah menerima laporan soal kasus yang diusut KPK itu.
Sepanjang Januari sampai Agustus 2018, sedikitnya tujuh kasus korupsi ditangani KPK, kebanyakan disidik berdasarkan hasil operasi tangkap tangan. Kepala daerah yang terjerat, antara lain, Wali Kota nonaktif Madiun, Bambang Irianto (proses sidang), dan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang ditetapkan tersangka awal Agustus lalu.
Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, sempat jadi tersangka gratifikasi lima proyek yang disidik KPK. Tapi kasus itu dialihkan pengadilan ke Kejaksaan Agung setelah praperadilan Taufiq dikabulkan hakim. Dua bulan terakhir, KPK mondar-mandir lagi di Jatim. Hasilnya, empat kasus kini masuk dalam penyidikan dan sudah ada tersangkanya.
Empat kasus itu ialah dugaan suap dari sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jatim ke oknum anggota Komisi B DPRD Jatim; dugaan korupsi di lingkungan DPRD Kota Mojokerto; dugaan suap di lingkungan Kejaksaan Negeri-Pemkab Pamekasan; dan terbaru dugaan korupsi di DPRD Kota Malang.
Kendati berkali-kali didatangi KPK, Kepolisian Daerah Jatim mengaku bukan tidak bekerja keras dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi. "Penanganan korupsi (yang ditangani Polda Jatim), kita juara," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Widodo, di Surabaya pada Jumat, 11 Agustus 2017.
Dia tidak merinci berapa jumlah kasus korupsi yang ditangani dan sejauhmana perkembangannya. "Penyidikan di kita terbanyak se-Indonesia, termasuk OTT (operasi tangkap tangan). Pengembalian uang negara (dari kasus korupsi) terbanyak kedua. Dan itu akan ditambah. Wilayah-wilayah merah (Polres minim penanganan korupsi), akan kita genjot terus," ujar Wibowo.
Mengenai sejumlah kasus korupsi di Jatim yang ditangani KPK enam bulan terakhir, Wibowo mengaku itu murni hasil penyelidikan KPK. Kepolisian belum pernah menerima laporan dari masyarakat tentang kasus yang disidik komisi antirasuah itu. "Tapi kami koordinasi terus dengan KPK," ujarnya. (mus)
KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak, Nominalnya Fantastis
KPK menyita aset Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
