- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Kebijakan pemerintah menerapkan sistem pembayaran digital seluruh gerbang tol, membuat cemas puluhan ribu pekerja.
Maklum, orang-orang yang dulunya biasa duduk di gardu tol ini terancam tak dipakai lagi. Fungsi mereka melayani pengguna tol yang masuk, nantinya akan digantikan dengan sebuah kartu.
"Ada potensi ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan manusia akan berganti dengan mesin," ujar Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dikutip dalam laman resminya, Jumat, 15 September 2017.
Ya, tepat 31 Oktober nanti menjadi hari terakhir seluruh gardu tol menggunakan jasa manusia sebagai pelayannya. Seluruhnya memang akan memfungsikan mesin sebagai penggantinya.
FOTO: Seorang pengguna jalan tol bertransaksi menggunakan kartu elektronik non tunai di tol Belmera Amplas Medan Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017)/ANTARA FOTO
Pengguna jalan tol, cukup bermodal kartu lalu menempelkannya ke sebuah alat. Selesai sudah urusan tolnya. Tak perlu menunggu uang kembali, atau tak perlu lagi kelimpungan mencari uang kecil di dashboard mobilnya karena kelupaan menyiapkan uang tol.
Data ASPEK Indonesia, umumnya di setiap gardu tol akan ada lima pekerja yang disiagakan. Karena itu jika diakumulasikan keseluruhan diperkirakan ada 20 ribu orang yang kini menggantungkan hidupnya sebagai pekerja tol.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Trisaputra Zuna mengakui, target mereka adalah 100 persen secara bertahap akan diterapkan untuk penggunaan sistem tol otomatis. "Pokoknya nanti 100 persen akan dipaksa non tunai," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Sugeng menyebutkan, selama ini memang baru 28 persen gardu tol yang menggunakan transaksi non tunai. Karena itu, BI bersama BPJT akan berupaya meningkatkan jumlah itu.
Mekanismenya mulai dari perluasan cakupan penjualan kartu uang elektronik, lalu menerapkan porsi lebih banyak untuk gardu tol non tunai dengan gardu tol hybrid. "Proporsinya 70:30," ujar Sugeng.
Untungkan korporasi
FOTO: Antrean kendaraan saat transaksi di Gerbang Tol Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (31/8/2017).
Mirah Sumirat berpandangan, bahwa konsep tol otomatis yang digagas pemerintah saat ini, memang terkesan mengabaikan hak para pekerja. Ini dikajinya dari target capaian penggunaan non tunai guna mencegah kemacetan di ruas tol. Dalam kacamata Sumirat, bahwa harapan pengurai macet lewat kartu itu tak sepenuhnya benar.
"Ini terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO," katanya.
Justru, Sumirat menilai ada unsur kerja sama terselubung antara pemerintah dengan korporasi di balik itu. Hal itu dilihat Sumirat dari penggantian uang rupiah fisik dengan uang digital.
FOTO: Kendaraan terjebak kemacetan saat melintas di Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta, Cawang, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Kemudian juga dari uang pembuatan kartu e-Toll. Dimana dari satu kartu, harga yang dibanderol mencapai Rp50 ribu, sementara saldo diterima pengguna hanya Rp30 ribu.
"Kemana selisih uang yang Rp20 ribu? Konsumen dipaksa untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-Toll digunakan transaksi," ujar Sumirat.
Atas itu, kata Sumirat, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan gardu tol otomatis yang saat ini sedang gencar didirikan.
"Pemerintah (jangan) hanya peduli pada kepentingan bisnis semata," ujarnya. (mus)
