Survei: 34,6 Persen Responden Menilai Jokowi Otoriter

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA.co.id – Menjelang tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Lembaga Media Survei Nasional (Median) melakukan riset tentang kepercayaan publik. Ada beberapa hal yang diuji, salah satunya yakni terkait pendapat bahwa Pemerintahan Jokowi otoriter.

Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF

Hasilnya cukup mengejutkan. sebanyak 34,6 persen publik percaya bahwa Jokowi otoriter, sedangkan sebanyak 33,4 persen responden mengaku tidak percaya. Sisanya, yakni sebanyak 32 persen tidak memberikan jawaban.

"Jadi publik cukup terbelah dalam melihat isu ini, yang percaya Jokowi Otoriter itu paling banyak, mencapai 34,6 persen," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam keterangannya persnya Senin 2 Oktober 2017.

Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas

Alasan publik menganggap Jokowi otoriter di antaranya, karena pemerintahan Jokowi banyak menangkap orang yang kritis terhadap pemerintahan. Sebanyak 20,6 persen responden ini melihat pemerintah menggunakan isu kudeta untuk menangkap oposisi (10,5%), mengeluarkan Perpu Ormas (9,2%), dan tidak bebas bicara di media sosial, banyak yang kritis di medsos yang ditangkap (5,3%).

"Sedangkan yang tak percaya Jokowi otoriter, alasan mereka di antaranya, sebanyak 22,6 persen bilang Jokowi ramah dan merakyat, terus Jokowi menindak pelanggar hukum bukan represif 17,6 persen, dan tidak ada tindak kekerasan dan pertumpahan darah," ujarnya.

Antre Open House Jokowi Sempat Ricuh, Istana Minta Maaf

Selain otoriter, ternyata publik juga memercayai soal Jokowi yang disebut anti terhadap Islam dan ulama. Sebanyak 33,3 persen masyarakat Indonesia percaya bahwa Jokowi anti-Islam, sebanyak 30,0 persen tidak percaya, dan sebanyak 36,7 persen tidak memberikan jawaban.

Alasan bagi yang percaya isu Jokowi anti-Islam karena menganggap pemerintahan Jokowi menetapkan tersangka kepada Habib Rizieq, dan aktivis Islam (25,%), mengeluarkan perpu ormas anti-ormas Islam (14,2%), membubarkan ormas Islam (9,2%), kurang adil, yakni hanya aktivis Islam yang ditangkap (6,1%), Isu PKI (3,4%), dan terlalu membela Ahok saat Pilkada DKI (3,2%).

"Tapi bagi yang tidak percaya, mereka beralasan di antaranya karena partai Islam banyak dikoalisi Jokowi, kemudian Jokowi merangkul ormas Islam (NU), dan menindak ulama yang kena kasus itu bukan anti-Islam," ujarnya

Survei ini dilakukan pada 14-22 September 2017, menggunakan teknik multi stage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender, dengan populasi survei seluruh warga Indonesia yang masuk kategori pemilih. Target sampel 1.000 responden, dengan margin of error sebesar +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya