VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan rencana rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR memang seharusnya bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Rapat gabungan ini terkait dengan isu pembelian senjata.
"Tentunya ini dipertemukan dalam rangka koordinasi, ini adalah ide teman-teman yang ada di DPR," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.
Ia berharap dengan adanya rapat tersebut nantinya masyarakat bisa menerima penjelasan dari pemerintah secara utuh dan jelas. Sebab, masyarakat masih bingung khususnya soal perbedaan pernyataan Panglima TNI dan Menko Polhukam.
"Ini kan harus sama, kami mendorong agar pemerintah memberikan jawaban yang tentunya jawaban resmi yang bisa memberikan jawaban dan ketenangan kepada masyarakat tentunya jawaban itu tidak boleh berbeda," kata Agus.
Sebelumnya, senjata impor untuk Polri tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Jumat malam, 29 September 2017.
Senjata dan amunisi yang tiba sekira pukul 23.30 WIB. Senjata diimpor PT Mustika Duta Mas dengan menggunakan pesawat charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024 dan akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri.
Kabar yang tersiar itu pun sempat dipertanyakan banyak pihak. Terkait hal ini, polisi tak menampik jika senjata-senjata tersebut merupakan milik Polri. Senjata tersebut dikatakan sedianya untuk kebutuhan Korps Brimob.
Senjata yang diimpor Polri itu di antaranya berjenis, Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk. Senjata dikemas dalam 28 boks (10 pucuk/boks), dengan berat total 2.212 kilogram.
Lalu, dalam acara silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 22 September 2017, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi non militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo ke Indonesia.
Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menanggapi isu pembelian 5.000 senjata oleh salah satu instansi yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Ia meluruskan, bahwa pembelian senjata tersebut memang benar adanya, yakni dilakukan oleh PT Pindad. Perusahaan tersebut membeli sekitar 500 pucuk senjata yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh Badan Intelijen Negara.
