- VIVA/Syaefullah
VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan melelang jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah ditinggal kosong karena penjabat lama, A Tonny Budiono yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap Rp20,74 miliar. Namun dalam perjalanannya, proses lelang tersebut menuai kritikan.
Berdasarkan data yang diperoleh, awalnya ada lima belas nama kandidat yang lolos seleksi administrasi dan menjalani assassment. Mereka ada yang berasal dari penjabat internal Dirjen Hubla dan dari pihak swasta. Nah, seleksi itu kini menyisakan tiga kandidat yang akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap wawancara.
Tiga kandidat lolos ke tahap selanjutnya ialah Direktur Utama PT Inka (Persero), Agus H Purnomo; Direktur Utama PT Arial Niaga Nusantara, Johnson William Sutjipto; dan Sekretaris Dirjen Hubla, Dwi Budi Sutrisno, penjabat eselon IIA. Mereka bakal menjalani proses seleksi selanjutnya pada 10-11 Oktober 2017.
"Bagaimana mungkin hanya dua hari assassment, kemudian muncul tiga nama itu. Saya melihat sudah ada kepentingan, bisa jadi dari Menteri Perhubungan sendiri," kata Ketua Masyarakat Maritim, Lukman Ladjoni, kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 9 Oktober 2017.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jatim itu memaparkan, dari tiga kandidat yang lolos ke tahap selanjutnya, tidak ada satupun penjabat karir yang berlatar belakang perhubungan laut. Dwi selama ini berada di pos Perhubungan Darat.
"Ketua Mahkamah Pelayaran, Pak Sugeng Wibowo, dan Kepala Kesyahbandaran, Pak Abdul Aziz, saja bisa tidak lolos," katanya.
Di sisi lain, lanjut Ladjoni, dua kandidat bersaing dari pihak wasta, Agus H Purnomo (Inka) dan Jhonson William Sutjipto (Arial Niaga Nusantara) perlu diuji komitmennya membangun kemajuan kelautan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Pak Jhonson, misalnya, beliau pengusaha pelayaran. Apa tidak mungkin dia lebih mendahulukan bisnisnya," ucapnya.
Ladjoni mengatakan, masalah kelautan bukan hanya soal bisnis semata, tetapi lebih dari itu soal kedaulatan maritim sebagai entitas bangsa Indonesia. Karena itu, pengelolaan kelautan tidak bisa diurus laiknya mengelola Badan Usaha Milik Negara.
"Padahal, leading sector kelautan ialah perniagaan, yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia," ujarnya.
Nah, Ladjoni khawatir jika salah pilih pejabat Dirjen Hubla, kartel-kartel asing bakal mudah masuk ke Indonesia. Bahkan, pelayaran domestik bakal dikuasai asing. "Bendera asing masuk ke sini sudah mewakili negaranya. Saya khawatir salah pilih Dirjen nanti kartel-kartel asing masuk ke sini," tandasnya.
Menurut Ladjoni, tiga syarat ideal yang harus dimiliki oleh Dirjen Hubla. Yakni moralitas, kompetensi dan profesionalitas, serta integritas. Dia meragukan tiga syarat itu ada pada tiga kandidat yang masuk pada tahap selanjutnya.
"Rekrutmennya seperti ini jadi tanda tanya, ada apa?" kata Penasihat Indonesian National Shipowners' Association atau Insa itu.
