- REUTERS/Yuriko Nakao
VIVA.co.id – Eksekusi mati yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, bakal dilaksanakan pada momen jelang tahun politik pemilihan umum 2019. Hal tersebut, dilakukan sebagai alat pengalihan isu.
Itu disampaikan Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia di kantornya, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.
"Saya pikir, hukuman mati dijadikan alat sebagai pengalihan isu, atau di tahun politik. Itu sangat mungkin, tetapi sebenarnya sangat menyedihkan, ketika negara melakukan eksekusi sebagai bagian menggaet dukungan publik," kata Putri.
Apalagi, ketika Jaksa Agung HM Prasetyo meminta anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk eksekusi mati pada tahun ini. Namun, Putri belum mengatahui secara persis berapa biaya anggaran yang diminta.
"Kalau berkaca dari dokumen, pernah kita minta untuk pelaksanaan eksekusi mati jumlahnya per orang Rp200 juta," ujarnya.
Dalam catatan KontraS, selama September 2016 hingga September 2017, terpidana yang dieksekusi mati yang divonis dalam kurun waktu satu tahun ini ada 44 orang, yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
"Ke-44 orang tersebut juga memiliki beragam kewarganegaraan, antara lain warga China dua orang, warga negara Indonesia 32 orang, Malaysia lima orang, dan Taiwan empat orang," ucapnya.
Putri menambahkan, 44 orang yang divonis mati ini memiliki usia produktif terbanyak di rentang usia 26 hingga 35 tahun.
