- VIVA.co.id/Yasir
VIVA.co.id – Massa pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, Rabu sore, 11 Oktober 2017 mengamuk di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Mereka merusak sejumlah fasilitas di kantor tersebut dan mengakibatkan tiga orang karyawan Kemendagri mengalami luka hingga hari dilarikan ke rumah sakit.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, kerusuhan itu dipicu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sengketa Pilkada Tolikara beberapa waktu lalu.
"Mereka tidak mau tahu keputusan KPU dan Keputusan MK. Menurut mereka tidak adil dan mereka yang kalah minta Mendagri membatalkan keputusan MK dengan alasan curang," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Rabu, 11 Oktober 2017.
Pihak yang kalah dalam sengketa hingga saat ini menolak putusan MK dan meminta Mendagri tidak melantik pihak yang menang, yakni Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo sesuai keputusan MK.
Tjahjo yang saat ini sedang berada di Surabaya mengungkapkan sudah bertemu kedua pihak yang bersengketa. "Saya terima di ruang kerja menteri dan semalam saya terima di depan Kantor Kemendagri. Saya bersalaman dengan mereka," ujarnya.
Tjahjo menjelaskan pada mereka, Kemendagri tidak bisa membatalkan putusan MK. Kemendagri tetap harus melantik pasangan calon yang menang dalam pemungutan suara ulang (PSU).
Dalam setiap pertemuan, politikus PDIP ini selalu menjelaskan pada kedua pihak yang bersengketa bahwa Kemendagri tidak bisa mengubah keputusan MK.
"Keputusan Pilkada bukan di Kemendagri dan Kemendagri tidak berwenang mengubah SK Pemenang. Keputusan MK final dan mengikat," kata Tjahjo.
Atas dasar itu, Kemendagri harus mengikuti putusan MK dan tidak bisa berlama-lama membiarkan pelantikan karena akan mengganggu sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. "Kemendagri sudah dialog dengan Gubernur Papua, Kapolda, dan Kodam," ucapnya.
Tjahjo menyesalkan insiden kerusuhan sore tadi. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini dan memperketat penjagaan di kawasan Kemendagri.
"Saya minta bantuan Polres Jakarta Pusat, kalau masih nekat. Kemendagri ring satu istana harus diamankan. Saya minta jajaran Kemendagri jangan terpancing kekerasan," katanya.
