- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/17
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan pemerintah bisa memanfaatkan e-KTP pada momen pemilu 2019. Hanya saja ia meminta masyarakat yang belum merekam e-KTP berperan aktif. Pasalnya, masih ada sekitar tiga juta masyarakat yang belum merekam e-KTP.
"Jujur masih ada 2-3 juta yang belum rekam ulang. Enggak bisa pemerintah jemput bola, tapi sama-sama warga proaktif," kata Tjahjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.
Ia melanjutkan dari tiga jutaan warga yang belum merekam e-KTP, paling banyak dari mereka adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja dan tinggal di luar negeri.
"Mereka kalau mau nyoblos besok jangan kaya (pilkada) DKI kemarin tahu-tahu pulang ke TPS. Ya datanya enggak ada dong. Harus mulai sekarang rekam data supaya jangan double," kata Tjahjo.
Ia menjelaskan perekaman data e-KTP bisa selesai bergantung pada masyarakat. Kalau masyarakat khususnya yang berada di luar negeri tak mau datang merekam data maka, pemerintah juga tak bisa menjemput bola.
"Kalau masyarakatnya enggak mau datang dari luar negeri, kan enggak bisa kita door to door. Apartemen saja kita enggak bisa door to door. Tergantung proaktif mereka. Jangan saat hari H langsung ke TPS. Orang dia belum merekam kok," kata Tjahjo.
Ia pun meminta agar masyarakat tak menyalahkan pemerintah ketika saat 2019 tak bisa memakai e-KTP. "Target kami (2019 selesai), soal kalau yang di luar negeri enggak mau pulang, yang di kota-kota besar enggak mau merekam, ya jangan salahkan pemerintah," kata Tjahjo.
INFOGRAFIK: Cara Buat KTP Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencana penggantian e-KTP fisik dengan KTP Digital atau disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
