Registrasi Kartu Prabayar Lindungi Masyarakat dari Penipuan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, mengajak masyarakat untuk melakukan registrasi kartu prabayar sebelum batas akhir pada 28 Februari 2018. 

Metode Registrasi Prabayar dengan Face Recognition Masih Abu-abu

Kebijakan ini, menurut Evita, memiliki banyak manfaat, selain untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan dan pelanggaran hukum, juga mendukung transaksi online di semua bidang.

"Ini merupakan implementasi dari program identitas tunggal yang sangat banyak manfaatnya untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum. Manfaatkan waktu ini jangan sampai nanti dikenakan blokir," ujar Evita Nursanty di Jakarta, Kamis, 2 November 2017.

Registrasi Prabayar Pakai Data Biometrik, Beban Trafik Ada di Dukcapil

Evita membantah keras kalau registrasi prabayar secara nasional dengan identitas tunggal berdasar data e-KTP bermotif politik. 

Menurutnya, sepertinya ada pihak-pihak yang sengaja mengembuskan kabar hoaks untuk menggagalkan program daftar ulang dengan validasi identitas ini. 

BRTI: Dukcapil Kemendagri Kewalahan Layani Registrasi Prabayar

Tujuannya, kata Evita, diduga agar mereka terus bisa menikmati kebebasan untuk melakukan penipuan, penyebaran ujaran kebencian dan kejahatan lain tanpa bisa terdeteksi. Kondisi yang menurutnya, akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa ini.

"Kami di DPR sangat mendukung program ini karena memang sangat baik. Ini kan program yang sudah lama dicanangkan tapi karena kemarin ada masalah e-KTP jadi tertunda dan baru dilaksanakan sekarang," katanya.

Menurutnya, mereka yang menolak, termasuk yang akhir-akhir ini menyebarkan hoaks terkait program registrasi prabayar merupakan pihak-pihak yang ingin kejahatan di dunia digital terus terjadi, seperti ‘mama minta pulsa’, SMS minta transfer uang, penipuan undian berhadiah, penyebaran berita hoaks dan jenis cyber crime lainnya.

"Saya melihat yang menolak ini justru adalah pelaku-pelaku kejahatan siber, karena mereka kini makin sulit untuk melakukan kejahatan," ujar Evita.

Coba bayangkan, kata Evita, para pelaku kejahatan ini bisa membeli SIM card dengan murah dan gampang lalu dipakai untuk melakukan kejahatan. Setelah itu dibuang dan beli lagi kartu yang lain, tanpa bisa terdeteksi identitasnya. 

"Jadi era kejahatan seperti ini harus disudahi, bangsa ini akan kacau kalau itu terus dipertahankan. Ini bukan soal siapa pemerintahnya saat ini, tapi akan tetap menjadi problem bagi siapa pun yang memerintah," kata Evita.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya