- Banjir Ambarita (Papua)
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Kemendagri juga menurunkan tim untuk membantu TNI-Polri dalam menyelesaikan masalah penyanderaan 1.300 warga di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Kami hanya memastikan jangan sampai pemerintah di kabupaten sampai kecamatan itu terganggu jalannya," kata Tjahjo di Bandung, Senin, 13 November 2017.
Tjahjo menambahkan tim Kemendagri membantu komunikasi antara pemerintah daerah dengan TNI-Polri yang tengah melakukan operasi.
"Termasuk kita juga mengomunikasikan bagaimana supaya bisa memasok bantuan makanan," ujarnya.
Dia memastikan meski membantu TNI-Polri, tapi tim Kemendagri tidak bergabung dengan tim TNI Polri yang bertugas untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga.
"Karena itu menyangkut kelompok separatis. Kalau urusan kelompok yang menahan urusan TNI dan Polri," katanya.
Tjahjo mengungkapkan, kasus penyanderaan di Papau sebagai masalah klasik. Pemerintah pusat hingga daerah terus mencoba mencari jalan penyelesaian.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemerintah mengambil langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah penyanderaan 1.300 orang di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Mantan Panglima ABRI ini menegaskan kelompok penyandera adalah kelompok kriminal bersenjata. Dan bukan organisasi politik.
"Kelompok kriminal bersenjata, Ya itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Sedang kita selesaikan," ujarnya.
Keberadaan kelompok kriminal bersenjata berkali kali membuat keresahan bagi warga Papua, sehingga mereka juga tidak mendapat simpati dari warga Papua.
Hingga kini, warga Desa Banti terisolasi akibat penyanderaan. Masyarakat tidak dapat melaksanakan aktivitas dan mulai membutuhkan bahan makanan. Khususnya wanita dan anak-anak yang mudah terserang penyakit.
Sejumlah tokoh masyarakat berharap masalah ini segera selesai. Mereka meminta agar KKB memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang sudah disiapkan pemerintah daerah.
Sebanyak dua kontainer bahan makanan sudah disiapkan. Makanan akan diserahkan melalui aparat penegak hukum yang bertugas dalam operasi Satgas Terpadu.
