- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis persepsi soal kesimpangsiuran aksi penyanderaan 1.300 warga di Desa Banti dan Kimbely, Kabupaten Timika, Papua.
Ia meyakinkan, jika yang dilakukan kelompok bersenjata di daerah itu adalah kabar yang tak bisa disanggah. "Orang disandera mana mungkin palsu beritanya," kata JK di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 November 2017.
Atas itu, JK menekankan agar ada upaya segera untuk penyelamatan warga di dua desa itu dari kelompok bersenjata. Teknisnya, bisa melalui cara persuasif dahulu baru kemudian invasif (penyerangan).
"Harus menyelamatkan rakyat, apa pun caranya. Ya, pokoknya, kita harus menyelamatkan rakyat ini," katanya.
Baca Juga:
JK tak menampik jika dirinya belum mendapat laporan utuh mengenai siapa kelompok yang melakukan penyanderaan. Namun baginya, jika memang ada kelompok yang bersenjata, sudah keharusan pemerintah untuk meredamnya.
"Semua kelompok bersenjata, apalagi yang berpikir separatis, tentu melawan pemerintah," ujar JK.
Aksi penyanderaan seribuan warga di Desa Banti dan Kimbely Timika Papua dilaporkan terjadi sejak pekan lalu. Kepolisian menyebut, kelompok ini melarang warga untuk keluar dari desa mereka.
Tak cuma itu, sempat beredar kabar juga jika kelompok itu melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap warga sipil.
Namun demikian, informasi itu segera dibantah oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka yang disebut-sebut menjadi dalang aksi penyanderaan itu.
Mereka berdalih, itu hanya kabar bohong yang sengaja disebar oleh kepolisian untuk memunculkan perlawanan warga. Padahal, faktanya, kelompok ini tak pernah menyandera, semua beraktivitas normal dan tidak ada pemerkosaan atau pun penganiayaan.
"Kami tidak sebodoh itu. Kami tahu benar tindakan militer yang paranoid dan selalu melakukan propaganda murahan untuk memprovokasi publik," ujar juru bicara OPM Sebby Sambon lewat sambungan telepon.
