- istimewa
VIVA – Delegasi Afganistan bersama pimpinan Berghof Foundation Jerman, berkunjung ke Aceh, pada Jumat, 24 November 2017. Kunjungan delegasi Afganistan tersebut, dilakukan dalam rangka mempelajari perdamaian di Aceh.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan, Berghof Foundation sedang melakukan upaya penyelesaian konflik di Afghanistan, didukung oleh Pemerintah Jerman, ingin mempelajari langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga bisa lahirnya perjanjian damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu.
Delegasi Tinggi dari Afghanistan tertarik untuk mempelajari cara penyelesaian konflik Aceh, sehingga ingin menggali informasi tersebut dari para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian di Aceh, terutama juru runding yang melahirkan MoU Helsinki.
Pada prinsipnya, kata Mulyadi, Pemerintah Aceh siap berbagi pengalaman dengan Afghanistan dalam menyelesaikan konflik di negara tersebut.
Menurut Mulyadi Nurdin, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sangat peduli dengan isu perdamaian dunia, sehingga kunjungan delegasi Afghanistan ke Aceh merupakan langkah sangat tepat, karena penyelesaian konflik Aceh merupakan salah satu yang paling cepat di dunia, setelah mengalami konflik lebih dari 30 tahun.
"Gubernur Irwandi berulang kali menyatakan ingin berbagi pengalaman tersebut dengan dunia," ujar Mulyadi Nurdin.
Konflik Panjang di Aceh
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Saidan Nafi, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menceritakan secara singkat tentang konflik panjang yang terjadi di Aceh.
Konflik berkepanjangan tersebut telah banyak membawa penderitaan bagi masyarakat Aceh, dan berakibat pada terhambatnya pembangunan Aceh.
"Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya kualitas hidup masyarakat,” ungkap Gubernur Aceh sebagaimana dibaca Saidan Nafi.
Tak ingin kondisi terus berlarut, akhirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk membangun dialog guna menciptakan perdamaian. Dialog antara GAM dan Pemerintah Indonesia itu telah dirintis berkali-kali dan mulai memasuki tahap intensif sejak tahun 2002.
“Akhirnya pada 15 Agustus 2005, secara resmi GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Sejak saat itu, perubahan besar mulai terjadi di Aceh hingga akhirnya Aceh dapat terus berkembang seperti saat ini,” sambung Saidan Nafi.
Pasca perjanjian damai, pembangunan Aceh semakin meningkat, perdamaian semakin menguat dan ekonomi masyarakat mulai menunjukkan perbaikan yang menjanjikan. Hal ini berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan internasional yang semakin meningkat.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak delegasi dari sejumlah negara, di antaranya Myanmar, Filipina, Thailand, India, dan Khasmir, serta beberapa negara Afrika datang untuk mempelajari perdamaian di Aceh.
"Meski sejarah konflik Aceh tidak sama dengan konflik Afghanistan, ada beberapa metode yang bisa dijadikan pembelajaran," ungkap Saidan.
