Disabilitas Bukan Aib, Sayangnya Perhatian Pemerintah Kurang

Aksi Mudik Ramah Anak dan Disabilitas di Depan Istana
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti soal jaminan kesehatan pada Hari Peringatan Penyandang Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Komisioner KPAI Jasra Putra menilai, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum memperhatikan kebutuhan anak penyandang disabilitas.

Buka Bersama Perhimpunan Tionghoa, Istri Gus Dur Ingatkan Kemajemukan Indonesia

"Boleh dikatakan dalam JKN belum dibicarakan (pemerintah). Bahkan ketika dalam pelayanan akses BPJS, terbentur karena aturan yang tidak ada," kata Jasra di Jakarta, Minggu 3 Desember 2017.

Tak hanya itu, Jasra juga menyoroti tindakan malapraktik yang masih menghantui anak-anak penyandang disabilitas. Tak sedikit, kasus malapraktik berujung pada hilangnya nyawa sang anak.

Berprestasi di Ajang Internasional, Atlet NPC Sumut Diguyur Bonus Rp3,1 Miliar

"Beberapa orangtua kerap kali berteriak atas situasi layanan jaminan kesehatan tersebut dan terungkap di media belakangan," ujarnya.

Atas dasar itu, Jasra menganggap perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat kurang. KPAI mencatat setidaknya ada empat kasus kekerasan terhadap anak disabilitas sepanjang tahun ini yang diadukan ke komisi itu.

Al-Qur'an for All: Hadirkan Iqro'na untuk Penyandang Disabilitas

"Jumlah yang sama juga terjadi pada tahun lalu. Sementara pada 2015 ada tiga kasus masih banyak kasus yang tidak diadukan," katanya.

Menurut Jasra, situasi itu menandakan masih banyak persoalan yang belum terungkap tentang kondisi anak-anak yang berkebutuhan khusus.  

Ia juga menuturkan, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2012, tercatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6.008.640 jiwa. Sementara data sensus penduduk 2015 menunjukkan ada 15.725.698 jiwa penyandang disabilitas.

"Tiga puluh persen dari dua data itu merupakan kategori anak," ujarnya.

Ia menyebut, masih banyak anak disabilitas yang hidup mengkhawatirkan dan jauh dari akses dan terstigma dengan aib. Sementara kesadaran untuk memajukan hak-hak anak penyandang disabilitas juga dinilai masih belum maksimal.

"Untuk itu penting negara membangun pusat layanan disabilitas yang bisa menjadi pusat pembelajaran orang tua yang membutuhkan informasi dan jaminan kehidupan anaknya," kata dia. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya