- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto, menjelaskan potensi konflik komunal berbasis suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) di Indonesia masih ada. Hal itu menurutnya timbul karena kondisi geopolitik negara kepulauan di Indonesia.
"Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antar golongan akan selalu ada," kata Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Senayan, Rabu 6 Desember 2017.
Hadi juga mengkhawatirkan sebaran informasi di media sosial berupa informasi bohong atau hoaks. Hal itu menurutnya yang berpotensi membuat keamanan di Indonesia tidak stabil.
"Yang mampu membuat instabilitas keresahan masyarakat dan bahkan mobilisasi massa atau konflik, meski mayoritas infonya berasal dari sumber sumber yang kurang jelas atau hoaks," lanjut Kepala Staf TNI AU tersebut.
Menurut dia, potensi masalah ini juga bisa menimbulkan rongrongan terhadap legitimasi pemerintah yang berkuasa. Karena itu menurutnya perlu dibuat tata kelola potensi masalah.
"Bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan," kata Marsekal Hadi.
Mantan Sekretaris Militer Presiden itu saat ini tengah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengajukan namanya sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang akan pensiun pada Maret 2018. (ren)
19 Pati TNI Naik Pangkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya
Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
