- VIVA.co.id/Daru Waskita
VIVA – Menindaklanjuti Rakor-rakor sebelumnya yang terkait pelaksanaan program padat karya, Kemenko PMK menggelar Rakor pengumpulan data lokus desa padat karya tunai di Ruang Rapat Lt 6 Kemenko PMK Jakarta beberapa waktu lalu.
Rakor yang membahas tentang pengumpulan data lokus desa padat karya ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Optimalisasi Anggaran Pembangunan Desa untuk Padat Karya pada tanggal 2 November 2017 lalu serta Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa tanggal 3 November 2017 serta Rapat Koordinasi Eselon 1 tentang Lokasi Desa Prioritas Pelaksanaan Padat Karya Tunai di 100 Kabupaten/Kota atau 1000 Desa. Hal ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar dilaksanakan padat karya di desa.
Ketika itu, salah satu usulan dalam menentukan lokasi desa sasaran adalah desa dengan tingkat stunting yang tinggi, pemerintah kemudian memilih 10 desa prioritas di 100 kabupaten/ kota prioritas penanganan kemiskinan dan stunting. Adapun Metodologi yang digunakan dalam memilih 100 kabupaten/ kota prioritas dengan memakai indikator: melihat jumlah balita stunting yang bersumber Riskesdas 2013 Kemenkes, Prevalensi stunting presentase jumlah balita pendek dan sangat pendek.
Asisten Deputi (Asdep) bidang Pemberdayaan Desa, Herbert Siagian mengatakan, penyampaian data program, kegiatan dan anggaran K/L di 100 Kabupaten/Kota atau 1000 desa percontohan padat karya desa tunai diharapkan agar sudah di perbaharui pada tanggal 6 Desember 2017, dan launching dijadwalkan pada tanggal 12 Desember 2017.
“Diharapkan dalam minggu ini Kementerian maupun Lembaga dapat menyampaikan data serta informasi kegiatan yang beririsan dengan lokasi 100 Kab/Kota atau 1000 desa maupun kegiatan diluar 100 kab/Kota atau 1000 Desa juga dapat segera disampaikan,” ujar Herbert Siagian.
Ia juga berharap, agar program padat karya ini bisa diwujudkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan program ini dapat berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.
Sebelumnya, Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, I Nyoman Shuida. Hadir dalam Rakor ini perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta beberapa perwakilan K/L lainnya. (webtorial)
Kemenko PMK: Perusahaan Wajib Sejahterakan Masyarakat, Jangan Hanya Ambil Untung
Staf Khusus Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ravik Karsidi menegaskan perusahaan tidak boleh hanya mengambil untung.
