Cegah Korupsi, Golkar Segera Kumpulkan Calon Kepala Daerah

Penutupan Munaslub Partai Golkar 2017.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

VIVA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar akan mengumpulkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada serentak 2018. Selain konsolidasi, upaya ini sebagai respons Golkar untuk mengingatkan para calon kepala daerah menjauhi perilaku korupsi.

Sekjen Golkar Tegaskan Munas Tak Bisa Dimajukan Sebelum Desember 2024

Ketua Bidang Kepartaian DPP Golkar Taufik Hidayat mengatakan, peristiwa calon kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian utama.

"Iya itu memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan masalah terjerat hukum ini jadi catatan kami yang lagi serius memenangkan dan meningkatkan elektabilitas Golkar," kata Taufik saat dihubungi VIVA, Kamis, 15 Februari 2018.

Ijeck dan Bobby Nasution Bersaing Raih Tiket Golkar di Pilgub Sumut 2024

Taufik menambahkan, rencananya Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto yang langsung memberikan pengarahan kepada seluruh calon kepala daerah. Dijadwalkan pengumpulan para calon kepala daerah yang diusung Golkar akan dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.

"Para calon kepala termasuk kader dan yang diusung Golkar akan dengar langsung dari Pak Airlangga rencananya," lanjut Taufik.

Golkar Bali Ingin Koalisi Indonesia Maju Berlanjut Hingga di Pilkada

Kata dia, seluruh kader Golkar termasuk calon kepala daerah mesti paham agar menjauhi kasus hukum seperti tindak pidana korupsi. Apalagi mengingat lagi komitmen partai sesuai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Desember 2017.

"Semua kader otomatis harus menjadi perhatian bersama. Potensi yang menimbulkan kasus hukum seperti korupsi harus dijauhi untuk menjaga martabat partai," tutur Taufik.

Penyerahan Surat Keputusan DPP Partai Golkar pada Pilkada 2018

Foto: Golkar saat beri penyerahan SK pada paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah dalam kasus suap berbeda. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko Bupati Subang Imas Aryumningsih menjadi dua politikus Golkar sekaligus kepala daerah yang dicokok KPK.

Kesolidan Golkar

Taufik menegaskan, sejauh ini kepengurusan DPP Golkar juga masih solid. Meski ada suara sumbang dari sekelompok yang mengkritisi kepengurusan tak menjadi persoalan. "Tak menjadi masalah, karena kepengurusan ini tetap solid walau ada suara-suara yang belum puas," kata Taufik.

Bagi dia, kepengurusan DPP Golkar era Airlangga Hartarto saat ini harus dihormati. Tujuan untuk membawa Partai Beringin ke posisi lebih baik dengan slogan Golkar Bersih mesti diingat dan jadi perhatian.

Selain itu, pengalaman Golkar yang sudah berkali-kali menggelar Munaslub tentu jadi pengalaman berharga untuk lebih baik. "Seluruh aspirasi sudah didengar. Ini kepengurusan yang melewati pertimbangan. Kami sudah melewati beberapa kali munas, jadi tolong semua harus paham demi kebaikan citra Golkar." (mus) 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya