- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengajukan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Wakil Ketua MPR. Penetapan nama Cak Imin ini sudah disepakati dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, Cak Imin dinilai layak menjadi pimpinan MPR. Pengalaman mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu dinilai menjadi alasannya.
“Pengalaman dan kapasitas Cak Imin layak menjadi pimpinan MPR RI. Cak Imin juga terbukti mampu menampilkan diri sebagai pemimpin yang berkarakter disertai kecakapan komunikasi,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin, 19 Mei 2018
Jazilul menekankan, dengan pengalaman politik, Cak Imin akan memperlihatkan representasi PKB di barisan pimpinan MPR. Meskipun nanti masa jabatan Cak Imin sebagai pimpinan MPR tak lama karena hanya sampai 2019.
"Dengan tampilnya Cak Imin sebagai Pimpinan MPR, kebuntuan komunikasi kepada berbagai elemen akan lebih mudah diselesaikan, sehingga kinerja MPR akan lebih maksimal," ujarnya menegaskan.
Sebagai parpol dengan posisi perolehan suara ke-6, ia menegaskan PKB berhak mendapatkan kursi penambahan pimpinan MPR. Hal ini sesuai kesepakatan dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Bagi dia, ironi karena ada beberapa parpol dengan perolehan suara tak mencapai seperti raihan PKB justru bisa menduduki kursi pimpinan MPR.
“PKB yang merupakan peraih suara ke 6 di DPR RI justru belum mempunyai keterwakilan pimpinan MPR. Padahal ada beberapa partai yang perolehan suaranya di bawah PKB sudah lebih dulu mempunyai perwakilan di pimpinan MPR,” tuturnya.
Surat PKB
Rencananya, PKB menyerahkan surat resmi pengajuan nama Cak Imin ke Sekretariat Jenderal MPR pada Senin, hari ini, 19 Maret 2018.
"Pimpinan MPR dari PKB adalah Pak Muhaimin. Dikirimnya suratnya hari ini," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
PKB berharap dengan Cak Imin menjadi pimpinan MPR maka bisa melengkapi peran untuk mensosilisasikan Pancasila.
"Misi utama dari MPR yaitu menjadikan Pancasila sebagai akhlak keseharian bagi orang Indonesia terwujud," ujar dia.
Baca: Bela Cak Imin, PKB Sindir PPP Tak Paham UU MD3
Dalam revisi UU MD3 yang sudah disahkan, penambahan tiga kursi pimpinan MPR menjadi salah satu kesepakatan. Tiga penambahan kursi pimpinan MPR ini menjadi jatah PDIP, Gerindra, dan PKB. Alasannya sesuai kesepakatan, tiga partai ini menempati posisi satu, tiga, dan enam dalam perolehan suara di Pemilu 2014.
Untuk kursi pimpinan MPR dari PKB diproyeksikan untuk Cak Imin yang juga anggota Komisi I DPR. Sementara, PDIP mengajukan nama Ahmad Basarah. Adapun Gerindra mengirimkan nama Ahmad Muzani.
Jatah penambahan kursi pimpinan MPR untuk PKB sempat dipersoalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut PPP, PKB tak berhak mengajukan Cak Imin, karena di Pemilu 2014, bukan sebagai parpol posisi enam dari perolehan suara.
Baca: PPP Masih Sewot Cak Imin Dapat Jatah Kursi Pimpinan MPR
