- Istimewa
VIVA - Setelah Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya bertarung kembali di Pilpres 2019 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini dekat dengan Gerindra, langsung menyodorkan nama untuk calon wakil presiden.
Sebelumnya, ada sembilan nama yang disediakan PKS untuk menjadi capres. Yakni Presiden PKS sendiri Sohibul Iman, Ahmad Heryawan, Muzzamil Yusuf, hingga Anis Matta.
Namun belakangan, Sohibul menyebutkan, berdasarkan nomor urut maka Ahmad Heryawan atau Aher (Gubernur Jawa Barat dua periode) yang berada di urutan pertama untuk dipilih.
Pernyataan Sohibul itu menimbulkan protes dari kadernya sendiri. Seperti mantan Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, yang menilai pernyataan itu aneh.
"Pernyataan tersebut aneh dan mengundang tanda-tanya. Karena sebelumnya MSI (M. Sohibul Iman) selalu menyebut 9 nama. Kenapa hari ini fokus menyebut 1 nama?" ujar Mahfudz, dalam keterangan persnya, Minggu 15 Mei 2018.
Mantan ketua Komisi I DPR itu menilai, pernyataan Presiden PKS itu seolah terkait dengan apa yang dikatakan elit partai itu sebelumnya.
Mahfudz mengatakan, sebelumnya Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menyebut, sembilan nama itu adalah cawapres, bukan lagi capres seperti yang diputuskan sebelumnya. Lalu, lanjut dia, Suhud Alyudin mengatakan, sudah mengerucut ke tiga nama. Dan oleh Presiden PKS, disebutkan sudah ada satu nama di nomor urut pertama yakni Aher.
"Jauh sebelum Prabowo nyatakan siap jadi capres pada 11 April lalu, para pejabat PKS selalu menegaskan bahwa penentuan capres/cawapres dari 9 nama itu melalui Majelis Syuro. Tapi pernyataan 3 pejabat PKS di atas malah mendahului Majelis Syuro," ujarnya menambahkan.
Maka menurutnya, kader-kader di bawah malah mempertanyakan mekanisme apa yang diambil elit. Bahkan menurutnya, tidak jelas mekanismenya dan ditambah pernyataan yang tendensius.
Tapi, lanjut dia, setiap kader bertanya maka jawabannya adalah harus percaya dan taat dengan pimpinan.
"Menurut saya kalau PKS tidak mampu mengelola kontestasi capres internal secara demokratis, maka budaya demokrasi yang substantif memang belum tumbuh dengan baik di PKS sebagai lembaga politik. Bagaimana PKS mau masuk dan berperan dalam sistem politik demokratis," ujarnya menegaskan.
Kalau memang pimpinan PKS sudah menyiapkan satu nama, menurutnya lebih baik dinyatakan secara terbuka saja. "Termasuk dijelaskan bahwa karena kondisi yang mendesak, keputusan itu bisa diambil tanpa melalui mekanisme Majlis Syuro.” (mus)
