PDIP: Pemerintah Tetap Lindungi Habib Rizieq Meski Beda Sikap Politik
- VIVA / Eduward Ambarita
VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memuji langkah pemerintah Indonesia yang mendampingi Rizieq Shihab saat diperiksa otoritas keamanan Arab Saudi.
Meski Rizieq dikenal cukup vokal menyerang Presiden Jokowi, partai berlambang 'banteng' itu menilai pemerintah hadir dan tidak membiarkan warganya ketika menghadapi proses hukum di negara lain.
"Bantuan hukum yang diberikan kepada Habib Rizieq merupakan tindakan tepat. Sebab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dijalankan jauh di atas perbedaan paham dan sikap politik," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada wartawan di Jakarta, Jumat 9 November 2018.
Hasto menyampaikan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini serupa dengan keputusan Megawati Soekarnoputri sewaktu menjadi Presiden.
Kala itu, Megawati menolak keputusan ekstradisi dari Amerika Serikat terhadap Abu Bakar Ba'asyir.
"Namun Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan jawaban tegas bahwa sebagai presiden tugasnya adalah melindungi warga negaranya. Padahal secara politik kita tahu, ada perbedaan tajam sikap politik di antara keduanya,” kata Hasto.
"Karena itulah terhadap kasus Habib Rizieq, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sejalan dengan konstitusi," tambahnya.
Hasto menilai kasus yang sebelumnya dijalani Rizieq dengan aparat hukum di Arab Saudi bisa diambil hikmahnya. Ia mengatakan, bahwa seseorang mesti menghormati satu simbol atau bendera ketika menetap di negeri orang.
Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam itu dilakukan lantaran temuan bendera berwarna hitam mengarah pada simbol gerakan ekstrimis di kediamannya, Mekah.
"(Seperti di Indonesia) bendera merah putih itulah yang dikibarkan, sama halnya dengan Arab Saudi, hanya mengibarkan satu bendera nasionalnya," kata Hasto.
