- Antara Foto/ Widodo S. Jusuf.
VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, menanggapi pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri yang menyatakan tak masalah bila tidak lagi menjadi pimpinan partai karena usianya. Menurutnya, PDIP masih akan tetap menjadikan Megawati sebagai pucuk pimpinannya.
"Jadi saya melihat tidak ada urgensinya berbicara PDIP tanpa melibatkan Soekarno dan Megawati Soekarnoputri," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 13 November 2018.
Ia menjelaskan, PDIP adalah parpol yang proses kelahirannya, awal berdiri tahun 1927, saat Bung Karno mendirikan PNI sampai sekarang menjadi PDIP dan dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Menjadikan PDIP ini menjadi partai Soekarnois.
"Partai Soekarnois itu bukan sekedar lisan. Tapi dia termaktub dalam AD/ART. Bicara partai Soekarnois bagi bangsa Indonesia. Khususnya para kaum nasionalis, dia mengidentifikasikan dengan keluarga Bung Karno. Ketika bicara keluarga Bung Karno yang memimpin PDIP, simbolnya adalah Megawati Soekarnopotri," kata Basarah.
Menurutnya, fakta sosiologis politiknya bagi PDIP telah menjadi partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan figur Soekarno dan Megawati Soekarnoputri. Karena itu, ia pastikan PDIP akan selalu berjalan beriringan dengan Megawati Soekarnoputri.
"Regenerasi itu menjadi fakta sosiologis ketika kita tidak melihat hanya pada level kekuasaan politik di partai. Dalam arti kalau kita bicara regenerasi partai, dari level DPP, DPC, DPD ranting, DPR RI, kemudian DPRD level kabupaten/kota, menteri, kabinet. Kelihatan sekali Bu Mega telah melakukan regenerasi kepemimpinan bangsa," kata Basarah.
Ia mencontohkan kader PDIP yang mumpuni di antaranya ada Pramono Anung, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Puspayoga, dan Utut Adianto. Ia mengklaim Megawati sukses melakukan regenerasi di tubuh partai.
"Regenerasi jangan hanya dilihat pada posisi level ketua umum, yang penting kan jabatan ketum yang dipegang Bu Mega tidak dipakai untuk sarana kepentingan politik Bu Mega secara pribadi," kata Basarah.
Menurutnya, Megawati menjadi ketua umum parpol pertama yang mengajarkan bangsa Indonesia dalam hal politik untuk tidak menggunakan jabatan ketua umum untuk menjadi capres dan cawapres.
"Bu Mega lah yang membangun tradisi bahwa sebuah parpol, meskipun ketumnya berkuasa penuh, tapi tidak harus mencalonkan capresnya dari keluarganya sendiri. Dari anak kandungnya sendiri, tapi diangkat kader partai yang tidak ada hubungan darah dengan Bu Mega, tapi dia dicintai oleh rakyat," kata Basarah.
Ia menilai, Megawati menggunakan kekuasaannya sebagai ketum parpol untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu, kepentingan untuk membangun demokrasi dan kepentingan membangun regenerasi.
"Buat apa ketua umum diganti tapi regenerasi tidak jalan. Partai konflik, partai tidak jalan, partai stagnan," kata Basarah.
