Tantang Partai Berkarya, PSI Siap Buktikan KKN Soeharto

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.
Sumber :
  • VIVA/Dhana Kencana

VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mempersilakan pihak Partai Berkarya dan partai lainnya yang mempermasalahkan ucapannya yang menyebut bahwa simbol  KKN adalah presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Pemilu Ulang Tak Ada di UU

"Silakan Partai Berkarya atau partai-partai yang mengidolakan Orde Baru atau tokoh-tokoh semacam Pak Prabowo atau Pak Sandi mau memproses pernyataan saya ke pihak kepolisian, karena itu koridor hukum," kata Raja Juli di Jakarta, Sabtu 1 Desember 2018.

Namun, menurutnya alangkah baiknya jika pernyataannya menjadi bahan sebuah diskusi. Ia pun siap menghadiri jika diundang dalam acara untuk membuktikan Soeharto simbol KKN.

Otto Hasibuan: Rakyat Dituduh Pilih Prabowo-Gibran karena Bansos, Ini Sangat Menyakitkan!

"Menurut saya akan lebih baik apabila kita jadikan pernyataan saya ini sebagai sebuah diskusi, saya siap diundang untuk membuktikan bahwa Soeharto adalah simbol KKN," katanya.

Ia pun menjelaskan bahwa dahulu dirinya bersama teman-teman yang secara aktif melengserkan Soeharto menjadi Prediden. Pelengseran Soeharto, sebut Raja, adalah karena negara ini telah dirusak dengan praktek KKN.

Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Bakal Hadir?

Ketua DPP PSI Tsamara Amany menguatkan pernyataan Juli. Pernyataan Raja Juli terkait Soeharto jika berujung laporan polisi bukanlah hal yang pantas.

Justru ia menantang Partai Berkarya menunjukkan dengan fakta bahwa pernyataan bahwa Soeharto simbol KKN adalah hal yang salah.

"Karena banyak data dan bukti. Artinya kita buka ruang diskusi kalau Partai Berkarya merasa itu tidak benar. Silahkan partai berkarya tunjukan fakta dan data sebaliknya," kata Tsamara.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia mengkritik ucapan calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia darurat korupsi dan mengibaratkannya seperti kanker stadium empat. Prabowo disarankan introspeksi diri sendiri karena pernah menjadi bagian sistem korup di masa kekuasaan mantan mertuanya tersebut.

"Tahun 1998 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan korupsi, kolusi, nepotisme dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto, enggak bisa kita pungkiri itu," kata Juli.

Antoni mengatakan, ucapan Prabowo di depan forum internasional beberapa waktu lalu hanyalah retorika belaka. Jika mantan Danjen Kopassus itu membandingkan pada pemerintahan Jokowi, kata dia, hal itu salah besar.

Sebab, banyak orang di sekeliling atau pendukung Jokowi justru tak dilindungi ketika dijerat aparat dalam kasus korupsi. Jokowi juga disebut telah memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan ketimbang rezim Orde Baru.

"Pak Jokowi sekarang dengan polisi, kejaksaan dan KPK berusaha terus menyelesaikan masalah itu," kata Antoni yang juga Wakil Sekretaris Tim Jokowi-Ma'ruf Amin.

Perdebatan mengenai korupsi mulai menggelinding sejak Prabowo berpidato pada acara The World in 2019 Gala Dinner yang di selenggarakan majalah The Economist di Singapura.

Kemudian pernyataan Prabowo itu ditanggapi Juru Bicara Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Basarah, yang balik mengatakan bahwa orang di sekeliling Ketua Umum Partai Gerindra itu tak bisa dilepaskan dari sejarah korupsi masa lalu.

Basarah menyebut Soeharto guru korupsi di Indonesia yang merujuk pada ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Ketetapan itu menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sekaligus mengatur terkait penegakan hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.

Sementara, Partai Berkarya yang dipimpin anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), berencana melaporkan ucapan Basarah ke polisi. Mereka tidak terima Soeharto disebut seperti itu. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya