- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
VIVA – Charta Politika Indonesia melakukan hasil survei mengenai persepsi atas politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Dari hasil jajak pendapat kepada masyarakat Ibu Kota Jakarta yang dilakukan oleh Charta Politika, menunjukkan hasil bahwa ternyata politik uang masih sangat dimaklumi warga.
"Memang, mayoritas bahkan sangat tinggi memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima itu. Jadi, masyarakat dari pileg ke pileg, bahkan pilkada kalau kita lihat respons masyarakat cukup memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima hal itu," ujar Direktur Riset Charta Politika Indonesia, Muslimin di Jakarta Selatan, Senin 11 Februari 2019.
Namun, kata dia, belum tentu masyarakat yang menerima uang itu dari calon legislatif atau tim suksesnya memilih orang yang ngasih uang tersebut. "Siapa yang memberikan kita terima soal memilih nanti, karena janji politik Caleg menurut publik belum tentu di tepat," tuturnya.
Ia pun merinci, Dapil DKI Jakarta 1 sebanyak 58,2 persen masyarakat memaklumi politik uang, 31,3 persen politik uang tidak dapat dimaklumi dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 10,5 persen.
Untuk dapil DKI Jakarta 2, sebanyak 47,0 persen masyarakat menjawab bahwa politik uang dapat dimaklumi, 41,0 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan responden yang tidak menjawab 12,0 persen.
Kemudian untuk dapil DKI Jakarta 3, sebanyak 42.6 persen masayarakat memaklumi poltik uang dan 47,6 persen masyarakat menolak politik uang dan responden yang tidak jawab 9,8 persen.
Masyarakat juga masih menginginkan dalam kampanye Pemilu mendapatkan hadiah berupa sembako, kaus, kalender, mukena, topi, dan payung.
Menurut dia, masyarakat yang menginginkan hadiah berupa sembako untuk dapil DKI Jakarta 1 sebanyak 30,7 persen, Dapil DKI Jakarta 02 sebanyak 36,0 persen dan Dapil DKI Jakarta 3 sebanyak 40,8 persen.
Maka disimpulkan, politik uang di tengah masyarakat masih tinggi, karena kurangnya faktor pendidikan politik itu sendiri. "Menurut saya pendidikan. Politik terhadap publik memang masih sangat rendah," ujarnya. (asp)
